Bahas Strategi Ekonomi Global, Presiden Prabowo Soroti Deregulasi hingga Kerja Sama dengan AS

Presiden Indonesia Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jumat (27/6), dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam rapat ini, pemerintah membahas sejumlah strategi penting dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks.

Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah deregulasi sektor riil, khususnya melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023

"Respons yang disiapkan pemerintah untuk dapat menghadapi dinamika perekonomian global salah satunya dengan mendorong deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan regulasi ekspor-impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/6).

Baca Juga: Prabowo: Stop Pemborosan, Layani Rakyat dengan Bersih demi Ekonomi yang Melesat

"Dalam kerangka tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri," lanjutnya. 

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan memangkas hambatan perizinan, agar daya tarik investasi nasional terus meningkat.

Lebih lanjut, pertemuan ini turut mengulas hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah mencatat adanya perkembangan positif dalam dialog dagang kedua negara.

Baca Juga: Soal Konflik Global, Prabowo Tegaskan Indonesia Posisinya Tanpa Memihak

Haryo menyatakan, kedua pihak kini aktif menjajaki berbagai opsi dalam perundingan, dengan mempertimbangkan permintaan dan penawaran yang telah diajukan secara intensif oleh tim negosiator masing-masing.

Selain itu, dukungan dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative terhadap inisiatif kerja sama ekonomi bilateral juga menjadi angin segar bagi upaya pemerintah dalam mempererat kemitraan dengan AS.

"Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya bersama membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan," tutup Haryo.