DPR Minta Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim menyambut positif penetapan Danantara sebagai mitra kerja Komisi VI dan XI DPR RI.

Ia menegaskan kesiapan komisinya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Danantara dalam mengelola kekayaan negara serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami di Komisi VI menyambut baik kehadiran Danantara sebagai mitra kerja baru. Kami siap bekerja sama secara aktif dan produktif untuk memastikan Danantara mampu menjalankan mandatnya secara maksimal," ujar Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim, Selasa (1/7/2025).

Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu menyampaikan harapannya agar Danantara dapat memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara, menarik investasi berkualitas, serta memperkuat sektor industri dan perdagangan nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan badan pengelola aset dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

"Dengan peran Danantara ke depan, kita berharap pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih profesional dan transparan. Kita juga ingin investasi di Indonesia meningkat signifikan, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8 persen,” tegasnya.

Komisi VI DPR RI, lanjut Gus Rivqy, berkomitmen untuk memberikan dukungan politik dan pengawasan yang konstruktif agar tujuan besar ini dapat tercapai. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Danantara sendiri merupakan badan yang ditugaskan untuk mengelola kekayaan negara secara inovatif, dengan pendekatan korporasi yang akuntabel dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.

“Sudah saatnya aset negara kita dikelola dengan strategi dan teknologi terkini, demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional,” tutup Gus Rivqy.

Danantara mengelola aset sekitar USD 1 triliun atau lebih dari Rp16.800 triliun. Lembaga itu juga menaungi 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.