Sri Mulyani Gelontorkan Rp10,8 T untuk Stimulus Ekonomi Kuartal III

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp10,8 triliun sebagai paket stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2025. Langkah ini diambil setelah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% secara tahunan (year-on-year) pada kuartal II 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, paket stimulus ini diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sepanjang kuartal berjalan.

“Untuk triwulan ketiga, masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana dan diharapkan menjaga momentum di bulan Juli dan Agustus,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga: Kenapa Konsumsi Pemerintah Kontraksi 0,33% di Kuartal II 2025? Sri Mulyani Jawab Gini

Pada kuartal sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan Rp24,4 triliun untuk berbagai program pemulihan ekonomi. Fokus utama diarahkan pada percepatan realisasi belanja negara untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat.

Beberapa program prioritas pada kuartal III antara lain pemberian makan bergizi gratis serta pembangunan 200 sekolah rakyat hingga September. Renovasi dan rehabilitasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan juga telah dimulai sejak Juli dan berlanjut hingga Agustus.

Di sektor perumahan, pemerintah menargetkan realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 220 ribu unit hingga akhir kuartal III, dan 350 ribu unit hingga akhir tahun. “FLPP diharapkan bisa terjaga mencapai 220 ribu kuartal ketiga dan 350 ribu di akhir tahun ini,” tambahnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp129 T, Tapi Belanja Pemerintah Masih Kontraksi! Ini Penjelasan BPS

Pemerintah juga mengalokasikan Rp16,6 triliun untuk menjaga stabilitas harga beras dan Rp5 triliun untuk harga jagung. Di sektor pertanian, regulasi diperkuat guna menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi selama musim tanam.

Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong perlindungan industri dalam negeri melalui kebijakan seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). “Ini penting untuk menjaga daya saing industri manufaktur,” tegas Sri Mulyani.