Sistem Ekonomi Syariah Diharapkan Jadi Arus Ekonomi Utama RI dan Global

Ekonomi dan keuangan syariah semakin menunjukkan kemajuan positif, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir.

Sebagai arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional, ekonomi syariah harus menginspirasi lembaga lain yang konvensional, bahkan ke sistem perundangan-undangan, yakni harus ada undang-undang ekonomi syariah komprehensif yang mencakup semua aspek, seperti keuangan dan asuransi yang berlandaskan sistem syariah.

Baca Juga: Digelar hingga 24 Agustus 2025, Indonesia Shopping Festival Dukung Kedaulatan Ekonomi RI

Ini disampaikan Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin yang juga seorang tokoh ekonomi syariah nasional dalam Leaders’ Insight cara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 dengan tema “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia”, di Jakarta, Rabu (13/08/2025).

“Supaya ekonomi syariah menginspirasi semua lembaga ini,” jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (15/8).

Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga perlu ditingkatkan literasi masyarakat terhadap hal tersebut, sehingga akan semakin inklusif ekonomi syariah tersebut. Pangsa pasar yang tadinya bergabung di sistem konvensional harus dibuat lebih tertarik lagi untuk masuk ke dalam sistem syariah.

“Dan juga yang terakhir, kemarin kita sudah melakukan upaya transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Ekonomi Syariah, supaya ada yang menavigasikan jalannya semua ini melalui Badan tersebut,” ungkap K.H. Ma’ruf Amin.

Sistem ekonomi syariah diharapkan akan menjadi salah satu arus ekonomi utama Indonesia, dan juga di dalam sistem kehidupan global hingga menjadi sebuah “way of life”.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso turut berkesempatan memberikan materi pada sesi pertama mengenai Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain (HVC).

“Halal value chain sebenarnya satu konsep di mana mengintegrasikan prinsip syariah halal ke dalam seluruh tahapan dari proses supply chain kita. Supply chain itu rantai pasok barang kita mulai dari proses pembuatan, produksi bahan bakunya, sampai ke pengolahan logistik dan distribusi. Jadi hulu ke hilirnya harus menerapkan prinsip-prinsip halal syariah,” kata Sesmenko Susiwijono.

Bahasan itu sejalan dengan lima strategi Indonesia untuk meningkatkan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dari peringkat ke-3 di tahun 2025 menjadi peringkat ke-1 di tahun 2029, dan menaikkan kontribusi PDB syariah dari 49,04% pada tahun 2024 ke 56,11% pada tahun 2029. 

Hal tersebut antara lain ditempuh dengan cara memperkuat industri halal (makanan, kosmetik, obat), memberdayakan UMKM halal, ekspor halal, keuangan syariah internasional, dan pengembangan wakaf (ZISWAF). Fokus ini didukung transformasi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk memperkuat posisi ekonomi syariah secara nasional dan global.

Lebih jauh, Master Plan Industri Halal Indonesia Tahun 2023–2029 juga memiliki fokus pada empat pilar utama yaitu peningkatan daya saing, penerapan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan merek halal. Program prioritas juga mencakup penguatan pelaku industri halal (UMKM, pesantren, dan startup inovatif), pengembangan SDM unggul dan berdaya saing, peningkatan riset dan inovasi, penguatan halal value chain, serta pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH).

Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan empat KIH strategis di Indonesia yakni Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, dan Jababeka Halal Industrial Cluster di Jawa Barat. Kawasan ini dikembangkan secara bertahap dengan infrastruktur terintegrasi guna mendukung pertumbuhan industri halal nasional.

“Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat ekosistem halal yang kompetitif dan berstandar global. Potensinya luar biasa. Yang paling penting, kalau kita bicara halal value chain, itu mulai bahan baku yang datang kita pastikan, sertifikasi, dan kasih label halal di sana. Kita cek dan siapkan semuanya, dari proses produksi, pengolahan, sampai ke nanti distribusinya. Semuanya menerapkan prinsip-prinsip halal. Dengan jaminan itu, tinggal kita sebarkan ke market-market, terutama ke negara-negara Islam lainnya,” pungkas Sesmenko Susiwijono.