Ancaman Prabowo ke Pelaku Serakahnomics di Sektor Pangan

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku penimbunan bahan pangan yang merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di hadapan anggota DPR dan DPD dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyatakan stok cadangan beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun kembali mampu mengekspor beras dan jagung. Ia mengklaim harga gabah stabil sehingga petani menikmati peningkatan penghasilan.

“Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Kami tidak akan ragu untuk bertindak tegas terhadap pelanggar aturan,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Penerima Manfaat Program MBG Sudah 20 Juta

Ia menegaskan pemerintah akan menggunakan seluruh kewenangan yang diberikan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat 1, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas barang, dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp50 miliar.

“Perusahaan atau pihak mana pun yang berani memanipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Berdasarkan wewenang konstitusional, kami akan sita apa yang bisa disita,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Puan Puji Respons Cepat Prabowo Soal Tambang Raja Ampat hingga Gabah Petani

Ia juga memperingatkan agar keuntungan tidak dibangun di atas penderitaan rakyat. “Kita harus hentikan Serakahnomics, korban mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, lalu membawa kekayaan itu ke luar negeri,” ucapnya.

Prabowo memastikan pemerintah akan membela kepentingan rakyat dan mencegah masyarakat menjadi korban praktik spekulatif yang merugikan.