RI Perkuat Kebijakan Berpihak pada Perempuan Lewat Care Economy

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan Indonesia terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Salah satunya adalah melalui pengembangan care economy yang bertujuan untuk mentransformasi pekerjaan perawatan menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi, layak, dan setara.

Baca Juga: RI dan Papua Nugini Miliki Tantangan Serupa Terkait Kekerasan Perempuan dan Anak

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA dalam pertemuan bilateral bersama Director-General, Liaison Department of the All-China Women's Federation (ACWF), Ms. Zhang Jianmin di sela-sela rangkaian perhelatan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) Tahun 2025 di Incheon, Korea Selatan, Selasa (12/8/2025).

Dirinya menjelaskan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan dan partisipasi ekonomi, selain beban ganda dalam rumah tangga juga kerja perawatan yang tidak dibayar dan tidak dihargai.

"Data menunjukkan perempuan menghabiskan rata-rata 2,8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan tidak berbayar dibandingkan laki-laki,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Rabu (20/8).

Menurut Menteri PPPA, kondisi tersebut menjadi hambatan nyata bagi perempuan dan berpengaruh pada rendahnya partisipasi perempuan di angkatan kerja. Sebagai langkah solutif, saat ini Kemen PPPA sedang mendorong kebijakan care economy yang merupakan salah satu kesepakatan dalam G20 Tahun 2022 di bawah presidensi Indonesia.

“Untuk menghadapi tantangan itu, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan dan membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk memperluas akses terhadap layanan perawatan bagi anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” jelas Menteri PPPA. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2025-2045, bahwa transformasi Indonesia sejalan dengan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy.

Di samping itu, Menteri PPPA turut menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi perempuan di sektor STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di era digital dan mengapresiasi langkah China yang telah mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pengembangan sains dan teknologi dalam rencana lima tahun ke-14 negara mereka.

“Kami (Indonesia) juga menyadari pentingnya meningkatkan representasi perempuan di bidang STEM. Oleh karena itu, kami terus mendorong perempuan Indonesia untuk terlibat dan berkembang di sektor ini. Kami berharap dapat mempelajari praktik terbaik dari China untuk memperkuat kebijakan kami dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di bidang STEM," ujar Menteri PPPA.

Dalam kesempatan tersebut, Ms. Zhang Jianmin menyampaikan bahwa ACWF telah lama menjalin hubungan baik dengan Kemen PPPA. Selama tiga puluh tahun terakhir implementasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan di China maju pesat.

Menanggapi pertanyaan dari Menteri PPPA terkait dengan isu prioritas yang akan diangkat oleh China pada APEC tahun 2026, Ms. Zhang Jianmin menyampaikan bahwa China akan menyoroti isu ketenagakerjaan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekonomi digital. Namun demikian, China masih menerima masukan dari APEC economies terkait dengan isu substantif yang akan dibahas tahun depan.