DPR-Pemerintah Sepakat Asumsi Makro RAPBN 2026, Ini Detailnya

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah di Jakarta, Jumat (22/8). Kesepakatan ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, ditetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara tahunan (year on year/YoY). Inflasi diperkirakan mencapai 2,5%, sementara nilai tukar rupiah ditargetkan berada pada level Rp16.500 per dolar AS.

Baca Juga: Targetkan Ekonomi 2026 5,4%, Sri Mulyani Tetap Pilih Hati-hati

Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan stabil di kisaran 6,9%. Pemerintah menilai asumsi tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Rapat kerja juga menyepakati sasaran pembangunan utama, antara lain menekan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,44% hingga 4,96%, serta mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0%–0,5%. Indeks ketimpangan (Gini Ratio) ditargetkan berada pada level 0,377–0,380, sementara Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dipatok di kisaran 0,7731 untuk menjaga kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah Turun Drastis di RAPBN 2026, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Dari sisi pertumbuhan sektoral, konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat 5,2% dan konsumsi pemerintah 4,3%. Investasi diperkirakan tumbuh 5,2%, dengan ekspor naik 6,7% dan impor 7,2%.

“Kami akan terus menjaga komunikasi dengan Komisi XI dan Badan Anggaran, sehingga pada akhirnya RAPBN 2026 bisa ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN 2026,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat tersebut.

Kesepakatan ini menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.