Sri Mulyani Paparkan Delapan Program Prioritas dan Alokasi Anggaran untuk APBN 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana delapan program prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (22/8).

Kedelapan program prioritas tersebut, yang merupakan amanat dari Presiden, dirancang untuk memperkuat ketahanan fundamental ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sri Mulyani menyampaikan detail alokasi anggaran untuk setiap program, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung agenda-agenda strategis nasional.

Berikut adalah rincian delapan program prioritas APBN 2026 beserta alokasi dan tujuannya:

1. Ketahanan Pangan (Rp164,4 Triliun)

Alokasi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung produktivitas petani. Penggunaan dana akan difokuskan pada:

• Subsidi Pupuk: Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
• Optimalisasi Lahan: Rp19,7 triliun untuk mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan yang ada.
• Infrastruktur Pertanian: Membangun Jalan Usaha Tani sepanjang 103 km.
• Cadangan Beras Pemerintah: Perum Bulog akan mendapat suntikan dana Rp22,7 triliun untuk menjaga stok beras dan gabah, sekaligus menjaga harga gabah agar nilai tukar petani tetap terjaga.

2. Ketahanan Energi (Rp402,4 Triliun)

Program ini mencakup subsidi energi dan pengembangan sektor energi. Sri Mulyani menekankan bahwa subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg akan diupayakan lebih tepat sasaran dengan mengikuti data sosial ekonomi nasional. Alokasi juga mencakup:

• Insentif Perpajakan untuk pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dan eksplorasi minyak dan gas (migas).
• Program Listrik Desa yang menjadi prioritas Kementerian ESDM.

Baca Juga: Uang Beredar Capai Rp9.569,7 T, Terhitung Meningkat 6,5% Secara Tahunan

3. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa (Rp335 Triliun)

Dana sebesar Rp335 triliun dialokasikan untuk program yang memiliki multi-fungsi:

• Fungsi Pendidikan: Rp223,6 triliun untuk 71,9 juta siswa penerima PIP.
• Fungsi Kesehatan: Untuk 2,9 juta ibu hamil/menyusui dan 8,1 juta balita.
• Fungsi Ekonomi: Diperkirakan dapat mendukung kegiatan ekonomi, dengan cadangan dana sebesar Rp67 triliun.

4. Program Pendidikan (Rp757,8 Triliun)

Anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20% dari total belanja negara. Rinciannya adalah:

• Transfer ke Daerah (TKD): Rp253,4 triliun untuk pembayaran guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan BOP PAUD.
• Kementerian/Lembaga Non-TKD: Rp243,9 triliun.
• LPDP, Riset, dan PTN Badan Hukum (PTNBH): Rp37 triliun.

5. Program Kesehatan (Rp144 Triliun)

Anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14%. Penggunaannya meliputi:

• Bantuan Iuran JKN-KIS: Untuk 96,8 juta jiwa.
• Subsidi Tambahan: Untuk 49,6 juta peserta bukan penerima upah (PBPU), dengan total anggaran jaminan kesehatan mencapai Rp69 triliun.
• Revitalisasi Rumah Sakit: Rp2,7 triliun.
• Penurunan Stunting & Tuberculosis: Tetap menjadi prioritas.
• Cek Kesehatan Gratis: Untuk 130 juta peserta (Rp2,6 triliun).
• Bantuan Gizi: Untuk balita dan ibu hamil (Rp24,7 triliun).

6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Rp181,8 Triliun)

Program ini bertujuan memperkuat ekonomi akar rumput melalui:

• Dana Desa: Rp60,6 triliun.
• Koperasi Desa Merah Putih: Rp80.000 per koperasi yang terbentuk.
• Akses Modal Murah: Pemerintah menempatkan dana di Bank Himbara sebesar Rp83 triliun dengan bunga rendah agar koperasi dan UMKM dapat mengakses pinjaman yang terjangkau.

7. Pertahanan, Keamanan, dan Hukum (Rp425 Triliun)

Alokasi besar diberikan untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban negara:

• Kementerian Pertahanan (Modernisasi Alutsista): Rp185,2 triliun.
• Polri, BIN, BNN (Menjaga Keamanan): Rp179,4 triliun.
• Sistem Hukum (Kejaksaan, HAM, Peradilan): Rp60,4 triliun.

Baca Juga: Keputusan BI Turunkan BI Rate Dinilai Tepat untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan

Program ini dirancang agar APBN menjadi katalis untuk menarik investasi, terutama di sektor:

• Hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).
• Transisi energi.
• Pertanian, kelautan, dan perikanan (ditargetkan $38 miliar).
• Pembangunan Rumah: Program 3 juta rumah dengan skema FLPP dan SBPS untuk UMKM, serta tetap memberikan fasilitas PPnDT untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
• Ketahanan Air dan Pengelolaan Sampah: Menjadi prioritas penting bagi pembangunan daerah.
• Perlindungan Sosial Tetap Jadi Prioritas (Rp508,2 Triliun)

Selain program utama, pemerintah tetap mengalokasikan dana besar untuk jaring pengaman sosial. Desainnya melanjutkan program existing seperti:

• Program Keluarga Harapan (PKH), PIP, dan Kartu Indonesia Pintar.
• Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
• Antisipasi Bencana: Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan membangun "sekolah rakyat" untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.