Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bandung Jadi Episentrum Uji Publik Program UMKM Nasional Kemenko Pemberdayaan Masyarakat

Bandung Jadi Episentrum Uji Publik Program UMKM Nasional Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Bandung -

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Uji Publik Program “Berdaya Berusaha” di Bandung. 

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran (Kemenko PM), Leontinus Alpha Edison, mengatakan Kota Bandung dipilih sebagai lokasi uji publik karena reputasinya sebagai kota kreatif nasional dengan ekosistem ekonomi yang beragam. Hasil dari uji publik ini nantinya akan menjadi fondasi untuk kick off nasional Program Berdaya Berusaha yang rencananya dilaksanakan pada akhir Oktober 2025.

“Program ini bukan lagi milik Kemenko PM semata, tapi milik kita semua. Karena sejak konsep pun publik sudah terlibat penuh dalam penyusunannya,” kata Leontinus, kepada wartawan di Bandung Creative Hub, Senin (25/8/2025) 

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta Bandung Merugi Rp1,9 Triliun, PKS: Ini Membebani

Uji Publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.

Program “Berdaya Berusaha” sendiri dirancang untuk menjadi solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi. 

Fokus intervensinya mencakup 5+1 pilar utama, yaitu akses terhadap bahan baku, optimalisasi proses produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Leontinus mengatakan model kolaboratif ini adalah standar baru cara kerja pemerintah.

 “Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna (meaningful participation), dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan sekadar formalitas saat dokumen sudah final. Ini adalah esensi dari Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” jelas Leontinus. 

Kehadiran puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik ini menjadi bukti pemerintah turun langsung untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap perancangan konsepsi.

Adapun, Diskusi dalam Uji Publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya dan game. 

Baca Juga: Oclo: Dari Jastip Mahasiswi Bandung Jadi Brand Fast Fashion Lokal yang Meroket

“DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi untuk mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik,” kata Leontinus. 

Seluruh masukan yang diterima dalam Uji Publik ini akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program “Berdaya Berusaha”, memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

“Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional.”pungkasnya .

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: