Perempuan dan Anak Kekuatan Penentu Masa Depan Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan perempuan dan anak merupakan kekuatan penentu masa depan Indonesia.

Sehingga dirinya mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah tersebut.

Baca Juga: Angka Kekerasan Anak Tinggi, 3 Faktor Utama Ini Harus Diatasi

Ini disampaikan Menteru PPPA saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Provinsi Papua Selatan Masa Khidmat 2024–2029 di Merauke Papua Selatan, Jumat (22/8/2025).

“Muslimat NU telah membuktikan diri sebagai kekuatan sosial keagamaan yang bukan hanya menyapa, tetapi juga melindungi umat. Perempuan dan anak adalah kekuatan penentu masa depan Indonesia. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkeadilan,” tegas Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (26/8).

Menteri PPPA menambahkan, data BPS 2024 mencatat bahwa 49,5% penduduk Indonesia adalah perempuan dan 28,4% adalah anak. Hampir tiga perempat penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak yang harus dipandang bukan sekadar angka, melainkan aset bangsa yang menentukan arah Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, Menteri PPPA mengingatkan bahwa tantangan masih besar. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat satu dari empat perempuan mengalami kekerasan dalam setahun terakhir, begitupun hasil  Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia, pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan. Sementara dari SIMFONI PPA telah tercatat hampir 19 ribu kasus kekerasan hingga Agustus 2025.

“Ini adalah alarm yang harus dijawab dengan kerja nyata. Muslimat NU dengan jaringan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, hingga koperasi, telah menunjukkan kiprah luar biasa dalam menghadirkan perlindungan dan pemberdayaan hingga ke akar rumput,” ujar Menteri PPPA.

Sebagai Ketua PP Muslimat NU, Menteri PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan untuk bersinergi, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dunia usaha, media, serta masyarakat sipil.

“Berhidmat di Muslimat NU adalah jalan ibadah, bahkan jalan menuju surga secara berombongan. Semoga langkah kita dicatat sebagai amal jariyah dalam mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan anak dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Menteri PPPA.

Senada dengan Menteri PPPA, Gubernur Papua Selatan, Apdo Safando, menyampaikan harapannya agar Muslimat NU mampu merumuskan program-program nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Penting bagi kita untuk kolaborasi secara erat, tidak hanya dengan pemerintah provinsi, tetapi juga bersama pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten," ujarnya. Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap membuka ruang kerja sama dan sinergi demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Papua Selatan, Maratus Sholihah, menegaskan komitmennya untuk senantiasa berjuang bersama dalam menjaga dan membangun bangsa.

Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi serta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, demi menghadirkan kemajuan bagi tanah Papua Selatan. Harapannya, daerah yang menjadi kebanggaan ini dapat tumbuh sebagai wilayah yang ramah perempuan dan anak, aman, tenteram, damai, makmur, serta berlandaskan pada prinsip keadilan.