Strategi Pemerintah Percepat Pengentasan Kemiskinan Desil V

Masyarakat miskin yang masuk dalam kategori Desil V merupakan kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke Desil di bawahnya, sehingga diperlukan upaya bersama dan struktural untuk menyelamatkan kelompok ini agar tingkat kemiskinannya tidak semakin parah.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertekad untuk melakukan berbagai terobosan dan program untuk percepatan pengentasan kemiskinan khususnya untuk kelompok masyarakat Desil V.

Baca Juga: Fokus Selesakan Program Infrastruktur, Kemenko Infra Komitmen Buka Ruang Dialog Bagi Masyarakat

Di sisi lain pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai program dan stimulus lanjutan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok Desil 1-4 dimana program-program yang akan dilakukan secara simultan ini disesuaikan dengan tingkat keparahan kemiskinan berdasarkan ketegori masing-masing. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Program kami di masing-masing Kementerian dan Lembaga akan diarahkan agar lebih tepat sasaran, lebih tepat guna maka kita perlu untuk melakukan validitas basis datanya. Kami bersepakat untuk memberi penyempurnaan dukungan terhadap BPS (Badan Pusat Statistik) untuk penyempurnaan data yang presisi (terkait data kemiskinan) agar ke depan itu bisa digunakan sebagai basis data pengambilan keputusan yang lebih baik," kata Wamenkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Rabu (10/9).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat setingkat Menteri/ Wakil Menteri yaitu Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Data-data terkait angka kemiskinan yang dimiliki dan dikembangkan oleh setiap K/L akan disinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS. Melalui penyatuan data tersebut, pemerintah berharap arah pembangunan ekonomi desa dapat dipercepat dan kebijakan yang diambil lebih efektif.

"Salah satu yang terpenting adalah perlunya basis data desa yang presisi atau akurat untuk membantu BPS dalam pengembangan DTSENnya agar bisa lebih sempurna sehingga kita harus melakukan konsolidasi data yang lebih baik," ucap Wamenkop Ferry.

Dijelaskannya bahwa upaya penyatuan dan penyeragaman basis data kemiskinan tersebut akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sejauh ini didominasi di desa. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.