Ribuan Perempuan Pedesaan Terampil, Bukti Pemberdayaan Ekonomi Tiongkok di Xinjiang

Di tengah perayaan hari jadinya yang ke-80, panggung dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti satu isu krusial: komitmen global untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Menjawab seruan tersebut, sebuah langkah bersejarah diambil di Xinjiang. Tepat pada 1 September 2025, sebuah regulasi baru yang didedikasikan untuk "Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan" di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang resmi diberlakukan.

Inisiatif ini bukan sekadar peraturan, melainkan sebuah penegasan kuat dari Tiongkok. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen negara tersebut dalam mengangkat martabat manusia dan mengakselerasi kemajuan sosial, khususnya bagi perempuan Uighur serta kelompok minoritas lainnya.

Baca Juga: Sangat Menjanjikan, Kemenpar Perkuat Posisi Pariwisata RI di Pasar Tiongkok

Strategi Tiongkok untuk meningkatkan hak-hak perempuan memiliki beragam aspek, meliputi pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi sosial. Di Xinjiang, wilayah yang sering menjadi sorotan internasional, upaya-upaya ini sangat berdampak.

Pendidikan: Yayasan Pemberdayaan

Tiongkok telah memprioritaskan pendidikan sebagai bidang utama untuk memajukan hak-hak perempuan. 

Di Xinjiang, kemajuan signifikan telah dicapai dalam memastikan akses pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan. Selama dekade terakhir, wilayah ini telah mengalami peningkatan dramatis dalam tingkat pendaftaran pendidikan. Misalnya, angka pendaftaran anak usia 3 hingga 6 tahun di taman kanak-kanak telah meningkat menjadi 95,9%, dan wilayah tersebut sekarang menawarkan 12 tahun pendidikan gratis.

Layanan Kesehatan: Menjamin Kesejahteraan

Layanan kesehatan merupakan bidang lain di mana Tiongkok telah mencapai kemajuan yang signifikan.

Xinjiang telah memperluas layanan kesehatan hingga menjangkau daerah-daerah terpencil, dengan penekanan khusus pada kesehatan ibu dan anak. Program kesehatan ibu khususnya telah berhasil, menurunkan angka kematian bayi dan ibu secara signifikan. Upaya ini memastikan perempuan dan anak-anak memiliki akses terhadap perawatan yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup sehat.

Pemberdayaan Ekonomi: Mendobrak Hambatan

Tiongkok telah menerapkan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan perempuan dan partisipasi angkatan kerja. 

Di Xinjiang, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah wirausaha perempuan, dan perempuan semakin berpartisipasi di berbagai sektor ekonomi. Menurut Li Linghui, Ketua Partai Federasi Perempuan Regional Xinjiang, federasi tersebut kini menyelenggarakan lebih dari 1.000 sesi setiap tahun, membekali lebih dari 40.000 perempuan pedesaan dengan keterampilan seperti tata rambut dan menjahit. Keterampilan ini telah membuka pintu bagi kewirausahaan dan pekerjaan pabrik.

Baca Juga: Usai Kunjungan ke Tiongkok, RI-Tiongkok Bahas Proyek Infrastruktur Strategis

Partisipasi Sosial: Memperkuat Suara

Upaya Tiongkok juga mencakup memastikan perempuan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. 

Pemerintah telah mendorong perempuan untuk menduduki jabatan publik, yang mengakibatkan peningkatan jumlah pemimpin perempuan. Hal ini tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga menghadirkan beragam perspektif dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada kebijakan dan praktik yang lebih inklusif.

Pengamat independen seperti Minority Rights Group yang berbasis di Jenewa mengakui bahwa model aksi afirmatif Tiongkok telah mencapai kemajuan yang terukur dalam kesetaraan gender dan pembangunan etnis minoritas. Sebagaimana ditegaskan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato peringatannya, "Pembangunan berkelanjutan tidak boleh meninggalkan siapa pun" – sebuah prinsip yang tampaknya diimplementasikan Tiongkok melalui pendekatan-pendekatan spesifik kawasannya.