Pariwisata Berkelanjutan Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

Pariwisata berkelanjutan memberikan dampak perubahan yang luas tidak hanya lingkungan, sosial, maupun ekonomi, namun juga mempengaruhi pemanfaatan digital meliputi penggunaan platform perjalanan daring, pembayaran non-tunai, Artificial Intelligence (AI), VR/AR, dan analitik big data.

Ini disampaikannya Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh dalam Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) 2025 Series #1 yang digelar secara daring di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

Baca Juga: Gembok Dibuka, 4 Saham Emiten Ini Kembali Diperdagangkan

Lebih lanjut, dalam mendukung transformasi ini, Kementerian Pariwisata mengembangkan program Tourism 5.0, termasuk penguatan basis data melalui Sisparnas (Sistem Informasi Indikator Kepariwisataan Nasional) dan Jadesta (Jaringan Desa Wisata); serta melakukan pengembangan website indonesia.travel yang lebih imersif, informatif, dan ramah pengguna.

“Sustainable tourism itu bukan pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan baik itu demand dari pasar maupun juga kebutuhan kita sendiri sebagai pemilik destinasi wisata. Dan diperlukan kerja sama semua pihak dalam mewujudkannya. Sedangkan digital adalah platform yang bisa memperkuat upaya-upaya itu, sehingga dapat lebih transparan dan memberi benefit seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Masruroh, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (18/9).

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, menilai dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan salah satu yang dapat dilakukan yaitu reformasi birokrasi dan regulasi.

Hal tersebut penting untuk menghadirkan birokrasi yang efisien dan adaptif serta regulasi yang lebih sederhana dan konsisten.

Menurutnya, regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia sendiri sudah cukup komprehensif, namun perlu ada transformasi pada beberapa dimensi seperti dimensi ekonomi agar birokrasi mampu mendukung investasi yang inklusif, mendukung UMKM dan komunitas lokal menjadi aktor utamanya.

“Intinya konsistensi dalam menjalankannya itu yang menjadi kunci utama agar pariwisata berkelanjutan itu bisa dilaksanakan dan memberikan kesetaraan,” ujar Kurleni.

Sedangkan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo mengatakan transformasi pariwisata berkelanjutan dapat dicapai jika Indonesia memperkuat tata kelola dan kepemimpinan atau leadership salah satunya melalui penerapan manajemen krisis yang proaktif.

“Ketika bicara krisis kita tidak bisa hanya bicara tentang bagaimana mengatasi kejadiannya, memadam kebakarannya. Tetapi juga ketika kejadian itu selalu berulang, maka kita harus pelajari pola apa yang terjadi,” ujar Fadjar Hutomo.

Untuk itu tata kelola manajemen krisis yang efektif dibarengi dengan pendekatan kolaboratif perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

“Manajemen krisis pariwisata bukan hanya tentang keindahan tetapi juga tentang keselamatan, keamanan, dan keselamatan. Sehingga destinasi pariwisata juga harus mampu membangun persepsi ini bagi wisatawan sehingga menjadi preferensi atau pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi itu,” kata Fadjar.