RI-Australia Operasi Bersama Awasi Perairan Perbatasan dari Kegiatan Ilegal

Indonesia dan Australia mengimplementasikan kerja sama pada bidang pengawasan perikanan dengan menggelar patroli Jawline–Arafura 2025 di wilayah perbatasan antara kedua negara.

Patroli yang berlangsung pada tanggal 19-27 September 2025 itu merupakan kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australian Border Force (ABF), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA).

Baca Juga: Peran Perusahaan Global dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Operasi ini merupakan salah satu implementasi kerja sama di bidang pengawasan perikanan antara Indonesia dan Australia atau Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) dalam menjaga perairan perbatasan kedua negara dari kegiatan ilegal,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (3/10).

Ipunk menambahkan, pelaksanaan operasi bersama fokus di perbatasan Indonesia-Australia, sebagai kawasan strategis yang berpotensi terjadi kegiatan ilegal. Di sela-sela operasi juga dilakukan latihan bersama oleh awak KP Orca 06 dan kapal ABF, serta diakhiri dengan kunjungan pelabuhan (port visit) KP. Orca 06 ke Darwin, Australia.

Pelaksanaan kegiatan kolaboratif ini bersamaan dengan momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati HUT ke-26 tahun KKP, yang jatuh pada 26 Oktober mendatang. “Operasi bersama ini telah berjalan efektif dan berhasil mencegah aktivitas illegal fishing selama operasi berlangsung,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, Deputy Commander Maritime Border Command (MBC) ABF Linda Cappello dalam kesempatannya berkunjung ke KP. Orca 06 di Darwin, menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mengapresiasi atas penyelenggaran operasi bersama Jawline-Arafura 2025 yang berjalan dengan sukses dan ke depan kerja sama ini akan terus ditingkatkan.

“Selain kegiatan patroli bersama juga dilakukan pertemuan ke-2 Forum Combined Coordination Group (CCG) yang diikuti delegasi Indonesia dari Direktorat Jenderal PSDKP, AFMA, ABF untuk membahas berbagai isu di bidang pengawasan dan penegakan hukum antar kedua negara serta rencana teknis pelaksanaan kerja sama ke depannya,” tutup Ipunk.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap upaya KKP memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Diantaranya dengan meningkatkan sinergi bersama aparat penegak hukum lain di di dalam negeri, serta menjalankankan program pengawasan kolaboratif bersama negara-negara sehabat.