Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Forum Warga Negara Soroti Moralitas, Kesehatan, dan Geopolitik

Menuju satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Forum Warga Negara menggelar bincang-bincang dengan  tema 'Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa dimana Akarnya'. Acara yang digelar di Omah Pawon, Ampera, Jakarta pada Selasa (7/10) tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara seperti akademisi UI Shofwan Al Banna, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, pemikir kebhinekaan Sukidi, founder CISDI Diah Saminarsih serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

‎Sudirman Said yang juga Rektor dari Universitas Harkat Negeri mengatakan bahwa persoalan utama dalam demokrasi modern bukan hanya soal sistem, tetapi kebimbingan moral pemimpin. Menurutnya, kekuasaan tanpa moralitas akan kehilangan arah dan tujuan publik.

‎

‎“Ketika ada kebimbingan moral, kekuasaan bukanlah alat memperkuat diri atau keluarga. Ia menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan,” ujar Sudirman

‎

‎Sudirman menambahkan pemerintahan saat ini masih memiliki waktu untuk memperkuat simbol moralitas dan kepercayaan publik. Penataan kabinet dan reformasi kebijakan disebutnya bisa menjadi momentum pemulihan tata kelola yang lebih bersih.

‎

Sementara itu ‎CEO CISDI Diah Saminarsih menyoroti sisi lain dari pembangunan manusia Indonesia, yakni krisis kesehatan akibat pola konsumsi yang tidak sehat. Diah mengingatkan bahwa kebijakan industri pangan harus diarahkan untuk melindungi masyarakat bukan hanya memenuhi kepentingan pasar.

‎

‎“Kita dikepung makanan dan minuman yang tidak sehat. Jika tidak diatur dari kebijakannya, cita-cita menuju Indonesia sehat dan produktif tidak akan tercapai,” tandas Diah.

‎

‎Dari sisi global, pengamat hubungan internasional UI Shofwan Al Banna menilai Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang semakin tidak pasti. Shofwan menyebut rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok serta tren pemisahan ekonomi global harus dihadapi dengan strategi politik luar negeri yang matang.

‎

‎“Decoupling yang dilakukan kekuatan besar bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi tetapi perebutan pengaruh. Indonesia butuh kepemimpinan kuat untuk menjaga kemandirian di tengah arus global,” ujar Shofwan.

‎

‎Sementara itu, pemerhati kebhinekaan Sukidi mengingatkan bahaya era pasca-kebenaran yang dapat menggerus demokrasi. Sukidi menekankan pentingnya kebenaran sebagai dasar moral bangsa dan benteng melawan disinformasi.

‎

‎Mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang turut menjadi pembicara juga menyoroti persoalan korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi bangsa. Ia menilai, praktik korupsi dapat menghancurkan fondasi kepercayaan publik dan memperlambat kemajuan ekonomi nasional.

‎

‎Para tokoh sepakat, menjaga moralitas publik, kesehatan rakyat dan arah kebijakan luar negeri yang mandiri adalah fondasi Indonesia kedepan. Dengan kepemimpinan yang berdaulat, Indonesia diyakini akan tetap kuat dan dihormati di dunia internasional.