Upaya KKP Cegah Masalah dalam Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sejumlah upaya dalam mencegah masalah pada palaksanaan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Salah satunya dilakukan melalui berbagai bentuk pengawasan yang disiapkan Inspektorat Jenderal KKP, seperti pemantauan di lokasi untuk Mutual Check Awal (MC-0) guna memastikan kesesuaian antara rencana teknis (gambar kerja) dengan kondisi aktual di lapangan sebelum pekerjaan konstruksi benar-benar dimulai.

Baca Juga: Kemenperin Tekankan Peran Penting ASN dalam Pembangunan Industri Nasional

Itjen KKP juga memantau setiap tahapan pelaksanaan KNMP, termasuk mereview setiap usulan pembayaran pekerjaan.

"Kami tidak ingin program-program ini nantinya menemui berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat," ujar Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (9/10). 

Untuk review pembayaran pekerjaan saja, sambungnya, minimal dilakukan dua kali di setiap lokasi KNMP. Tentu pelaksanaannya bukan hal mudah, perlu sumber daya auditor yang mumpuni dan dikombinasikan dengan metode pengawasan jarak jauh yang optimal. “Di tahap awal kami juga ikut mendampingi survei pada calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP," tambahnya.

Percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

Baca Juga: Dukung Pariwisata Berkelanjutan, Menpar Ajak Jajaran Tunaikan Zakat Lewat UPZ Kemenpar

Langkah strategis pengawasan program prioritas ini juga melibatkan kolaborasi pengawas eksternal seperti BPKP maupun aparat penegak hukum agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan. Sinergi pengawasan terus digalakkan di segala lini oleh kementerian yang kini memasuki usia 26 tahun tersebut. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan agar setiap tahapan proyek-proyek tersebut diawasi secara ketat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai koridor hukum.