Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemenperin Terus Pastikan Anggaran Negara Tepat Sasaran dan Bermanfaat Bagi Pembangunan Industri

Kemenperin Terus Pastikan Anggaran Negara Tepat Sasaran dan Bermanfaat Bagi Pembangunan Industri Kredit Foto: Kemenperin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri nasional.

Kemenperin pun secara konsisten menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun terakhir yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Paparkan Capaian Strategis Bidang Investasi, Lapangan Kerja, dan Pariwisata

"Capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi dari penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku saat ini," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (21/10).

Lebih lanjut, Menperin mengatakan, Kemenperin terus memperkuat pengawasan internal dan optimalisasi pelaksanaan program prioritas melalui sistem pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara.

“Kami terus melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan dan aset, termasuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan sesuai prinsip good governance,” katanya.

Setelah kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 17 Oktober lalu, Kemenperin akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan menyeluruh. Menurut Menperin, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menperin menegaskan, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat kinerja organisasi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: