Bangun Ekonomi Digital Tidak Cukup dengan Jaringan Internet Cepat

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan dalam membangun ekonomi digital tidak cukup dengan jaringan internet cepat.

Dalam pembangunan tersebut juga diperlukan  fondasi kuat berupa transportasi, energi, dan fasilitas penunjang lainnya yang menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Baca Juga: Wujudkan Ekonomi Lebih Adil, Wamen UMKM Ajak Bangun Kemitraan Saling Menguatkan

Ini disampaikan Menko AHY saat menjadi pembicara kunci pada acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE), diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama para mitra strategis, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Menko AHY mengutip pandangan Klaus Schwab dari World Economic Forum bahwa dunia kini bergerak dari digital economy menuju intelligent economy, di mana keputusan, produk, dan layanan digerakkan oleh kecerdasan buatan. Untuk itu, Indonesia harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan privasi data. 

Ia menegaskan bahwa setiap percepatan teknologi selalu membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan siber. Karena itu, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan OJK perlu terus memperkuat sistem pengamanan digital agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan tiga strategi utama untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi digital Indonesia. 

Pertama, memperkuat infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. 

Kedua, meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berdaya saing di era ekonomi digital. 

Ketiga, memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan sistem keamanan siber yang tangguh.

Ia menambahkan bahwa transformasi ekonomi digital tidak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Pemerintah berkomitmen agar tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.

“Marilah dalam benak kita, hearts and minds kita dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind,” tegasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Kamis (6/11).