UMKM Perlu Fasilitas Perdagangan yang Inklusif Agar Semakin Berdaya

Salah satu peserta yang merupakan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bekti Setyorani menyampaikan, di era kesetaraan gender saat ini, lokakarya yang diselenggarakan sangat bermanfaat untuk mendorong para pelaku usaha perempuan dalam mendapatkan wawasan baru yang dapat langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari,  utamanya di berbagai bidang usaha.  

"Melalui kegiatan lokakarya tingkat internasional, para pemangku kepentingan seperti pemerintah  mendapat ide-ide segar untuk peningkatan kualitas kebijakan, sementara para pelaku usaha mendapat masukan bagi penguatan daya saing di tengah kompetisi pasar yang makin ketat," imbuhnya. 

Pelaksanaan lokakarya internasional yang diinisiasi Kementerian Perdagangan sejak 2024 ini merupakan wujud nyata dalam memanfaatkan kerja sama internasional untuk mendukung iklim kebijakan perdagangan yang inklusif dengan melibatkan UMKM, termasuk milik perempuan.  

Lokakarya ini turut membahas sejumlah rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan yang perlu  ditingkatkan untuk mendukung UMKM terintegrasi dalam rantai nilai dan pasar internasional, yaitu  melalui penyederhanaan prosedur perdagangan, peningkatan akses pembiayaan, pemanfaatan  teknologi digital untuk pemasaran dan produksi, serta penguatan kerja sama ekonomi di tingkat  regional dan global.  

Kegiatan dihadiri lebih dari 100 peserta dari 13 Ekonomi APEC dan satu non-Ekonomi (Kolombia).  Beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang juga turut dibahas, antara lain pengembangan kebijakan berbasis gender dan data untuk fasilitasi perdagangan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi UMKM milik perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk fasilitasi perdagangan yang saling terhubung.