Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gaji Petugas MBG Belum Dibayar, Begini Kata BGN

Gaji Petugas MBG Belum Dibayar, Begini Kata BGN Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan disebabkan oleh masalah anggaran negara, melainkan murni kendala teknis administratif yang tengah diselesaikan.

BGN memastikan, seluruh hak petugas akan dibayarkan penuh dan proses percepatan sedang berlangsung.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa proses administrasi melibatkan jumlah tenaga besar, ada sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI), serta petugas akuntan (AK) dan ahli gizi (AG) yang tersebar di berbagai daerah. 

Volume data yang besar tersebut, kata Nanik, menjadi penyebab perlunya sinkronisasi ulang dalam sistem verifikasi pembayaran. 

Baca Juga: Ribuan Dapur MBG Terancam Tutup Karena Hal Ini

“Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menambahkan, keterlambatan hanya terjadi pada SPPI Batch III yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta sebagian petugas AG dan AK. 

Sementara itu, SPPI Batch I dan II yang telah berstatus PPPK tidak mengalami kendala dalam pembayaran.

Sebagai langkah korektif, BGN telah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan berulang. 

“Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya,” kata Nanik.

Baca Juga: MBG Jadi Investasi Gizi Jangka Panjang, Bukan Sekadar Makan Gratis

Selain itu, BGN juga menunjuk kedeputian terkait sebagai leading sector penggajian, serta menginstruksikan Kepala Biro Umum dan Keuangan dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mempercepat koordinasi teknis lintas unit.

“Kami mengawal penuh setiap tahapan. Kami ingin memastikan seluruh petugas (SPPI, AG, dan AK) mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,” tegas Nanik.

Sebagai bentuk transparansi publik, BGN juga menggelar pertemuan teknis untuk memfinalisasi langkah percepatan pembayaran. 

Bahkan, Nanik juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas lapangan yang menjadi ujung tombak keberhasilan program. 

“Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka adalah elemen kunci keberhasilan program, dan kami bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: