Lebih 130 Ribu Warga Banyuwangi Mulai Bisa Transaksi Lewat Layanan Digital ‎

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasikan langkah Fastpay dalam menjalankan transaksi berbasis digital pedesaan bagi masyarakat Banyuwangi khususnya, BUMDes, dan koperasi.

‎Menurut Ipuk, Fastpay tampil sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi lokal. Platform tersebut mampu membawa layanan digital komplet langsung ke desa dan kelurahan.

Di BUMDes Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan LicinIpuk menyebutkan, warga saat inisudah bisa mengakses layanan layaknya perbankan,bayar PKB, PBB, hingga transaksi perbankan dasar, bahkan 24 jam. Kehadiran layanan digital ini disebut menjadi nilai tambah besar bagi desa dalam meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi inovasi tersebut.

‎“BUMDes yang mampu menyediakan layanan publik berbasis teknologi adalah kunci penguatan ekonomi lokal. Dengan platform seperti Fastpay, potensi desa dapat berkembang lebih cepat,” tegas Ipuk di Banyuwangi kemarin.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih, Jantung Harapan Baru Ekonomi Indonesia

Sementara itu Perwakilan Fastpay, Andri Sulistiono, mengatakan, sebelumnya layanan ini di KKDMP Tukang Kayu yang diresmikan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono pada 9 Desemeber 2025 lalu.

Koperasi ini kini mengoperasikan Fastpay sebagai sistem layanan utama. Tidak hanya bergerak di simpan pinjam, KKDMP berubah menjadi pusat layanan keuangan lokal yang melayani PKB, PBB, tagihan publik, hingga tarik tunai dan transfer bank. Fastpay memungkinkan koperasi berfungsi seperti branchless banking di tingkat desa.

Dampaknya kata dia, warga cukup datang ke satu tempat untuk berbagai kebutuhan transaksi tanpa harus pergi ke kota. Layanan yang cepat dan efisien ini memberi nilai tambah signifikan bagi BUMDes dan koperasi.

‎ “Kami menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya melengkapi transaksi warga, tapi memampukan desa dan koperasi menyediakan layanan kelas bank. Dengan platform lengkap dan aman, pendapatan meningkat dan akses keuangan makin inklusif,” ungkap Andri.

Kedepan Andri mengatakan, pihaknyasiap memperluas model kolaboratif ini ke lebih banyak BUMDes dan koperasi di Indonesia, menjadikan integrasi layanan publik dan keuangan sebagai fondasi ekonomi desa yang lebih kuat, modern, dan mandiri.