Prabowo: Kita Belum Cakap Jaga Kekayaan Negara, Pejabat Tak Mampu Silakan Berhenti!

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik diri sekaligus peringatan keras kepada jajaran pemerintahannya terkait pengelolaan kekayaan negara. 

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah se-Tanah Papua serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/KEPP-OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam pidatonya, Presiden mengakui secara terbuka bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa, namun kemampuan negara untuk menjaganya masih lemah.

"Kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing," ujar Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran untuk tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Menurutnya, korupsi, penyelewengan, hingga pembiaran terhadap pencurian kekayaan negara pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat.

"Tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan... membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua," tegasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingatkan Kepala Daerah se-Papua Tak Pakai Dana Otsus untuk Plesiran 

Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah bekerja keras melakukan pembenahan dan penegakan hukum. Ia memberikan ultimatum kepada para pejabat negara, baik di pusat maupun daerah, bahwa dirinya tidak akan segan-segan melakukan pencopotan jabatan jika ditemukan ketidakmampuan atau ketidaksetiaan dalam melayani rakyat.

"Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal usul, suku mana, agama mana, ras mana," ucap Prabowo dengan nada tegas.

Menutup arahannya, Presiden memberikan pilihan tegas bagi mereka yang merasa tidak sanggup mengemban amanah.

"Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat," pungkasnya.