Polemik di Balik Saung Udjo, Pewaris Soroti Legalitas Perusahaan

Di balik reputasinya sebagai ikon budaya Sunda yang mendunia, Saung Angklung Udjo ternyata menyimpan konflik keluarga yang tak kunjung usai.

Polemik warisan dan legalitas pengelolaan kembali mencuat setelah salah satu pewaris, Daeng Oktaviandi Udjo, secara terbuka mengungkap keberatannya terhadap keberadaan dan pengelolaan PT Saung Angklung Udjo yang berdiri pada 2007.

Sengketa ini bukan perkara baru. Ia berakar dari perjalanan panjang Saung Angklung Udjo sejak dirintis oleh almarhum Udjo Ngalagena pada era 1960-an.

Menurut Daeng, pada masa awal, Saung Udjo berkembang secara alami sebagai ruang kesenian, jauh sebelum berbadan hukum. Aktivitas kesenian dilakukan langsung oleh sang maestro angklung, mulai dari mengamen hingga mengundang wisatawan untuk mengenal proses pembuatan angklung, wayang, dan kesenian tradisional lainnya.

Baca Juga: Selain Urai Kemacetan, Flyover Nurtanio Bandung Diharapkan Persingkat Waktu Tempuh

“Sedikit demi sedikit dikenal oleh turis dan akhirnya membesar,” kata Daeng di Bandung, Senin (22/12/2025)

Namun, hingga awal 1990-an, Daeng menilai tidak ada kejelasan status hukum lembaga tersebut. Saung Udjo kerap dianggap sebagai yayasan, padepokan, sanggar, bahkan sempat disebut CV tanpa kepastian. Titik balik terjadi pada 1992 ketika Udjo Ngalagena membentuk badan hukum perseroan, yang menurut Daeng berkaitan dengan rencana pernikahan sang ayah.

Tujuan pendirian PT kala itu, kata Daeng, adalah agar usaha keluarga tetap berada di tangan anak-anak Udjo dan tidak menjadi objek sengketa di kemudian hari. Selain itu, lahan tempat Saung Angklung Udjo berdiri juga dihibahkan kepada sepuluh anak dengan porsi yang sama, meski belum dipetakan secara rinci.

Konflik internal mulai memanas pada pertengahan 1990-an.

Daeng mengaku kerap berbeda pandangan dengan ayahnya soal konsep pertunjukan. Pada 1995, adiknya diangkat sebagai direktur, sementara Daeng menjadi komisaris. Dua tahun berselang, ia dikeluarkan dari Saung Udjo.

Situasi semakin rumit ketika pada 2007 berdiri PT Saung Angklung Udjo (SAU) versi baru. Daeng menegaskan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pendirian perusahaan tersebut. Ia bahkan menuding adanya rekayasa rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengaitkan PT lama dengan PT baru.

“Nama saya dicantumkan seolah-olah hadir dan menyetujui pendirian PT baru, padahal saya tidak pernah hadir atau menandatangani,” katanya.

Ia juga mempertanyakan pengalihan aset yang menurutnya tidak pernah dibahas secara sah. Meski PT lama disebut telah dibiarkan hingga kehilangan legalitas, Daeng mengklaim masih memiliki akta pendirian yang sah. Konflik ini baru benar-benar ia pahami secara utuh pada 2015.

Berbagai upaya hukum telah ditempuh, mulai dari gugatan perdata hingga laporan pidana terkait dugaan pemalsuan akta otentik. Namun, Daeng menyebut langkah tersebut belum membuahkan hasil.

Hingga kini, laporan pidana masih berstatus SP2HP tanpa kejelasan penghentian atau kelanjutan perkara.

Sejak 2020, dialog keluarga kembali dibuka, tetapi belum menghasilkan kesepakatan. Posisi Daeng saat ini berada di luar struktur PT Saung Angklung Udjo.

Baca Juga: Kinerja Wali Kota Bandung Dinilai On the Track, Namun Kolaborasi Kampus–Pemkot Masih Jadi PR Besar

Ia menilai perusahaan tersebut menjalankan usaha di atas tanah hibah milik bersama dan menggunakan aset serta karya dari perusahaan lama.

Karena itu, Daeng menuntut kompensasi atas penggunaan lahan dan aset, termasuk karya seni, klien, serta nilai historis perusahaan yang didirikan ayahnya.

Polemik ini menempatkan Saung Angklung Udjo pada persimpangan antara warisan budaya dan warisan sengketa keluarga. Di tengah statusnya sebagai simbol seni tradisi Indonesia, konflik internal ini menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya juga memerlukan tata kelola hukum dan keluarga yang tuntas.

"Yang saya tuntut bukan hanya pemakaian lahan, tapi juga penggunaan aset-aset perusahaan lama,” pungkasnya.