Selain Keponakan Prabowo, Ini Nama-nama Calon Deputi BI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dari tiga nama yang diajukan pemerintah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono—keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto—menjadi salah satu kandidat yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Surpres tersebut telah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan secara resmi ditugaskan kepada Komisi XI. Tahapan berikutnya adalah penyusunan agenda fit and proper test bagi para calon Deputi Gubernur BI.

“Surpresnya sudah dibicarakan di Bamus dan ditugaskan kepada Komisi XI. Besok Komisi XI akan melakukan rapat internal untuk mengatur jadwal fit and proper test,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Baca Juga: Tak Hanya Thomas Djiwandono, Istana Kantongi Tiga Nama Calon Deputi BI

Selain Thomas Djiwandono, dua nama lain yang diusulkan pemerintah berasal dari internal Bank Indonesia. Mereka adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

“Pak Thomas Djiwandono, kemudian Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro,” kata Misbakhun.

Ia memastikan proses seleksi akan digelar dalam pekan ini dan dilaksanakan pada hari kerja, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi pemerintah telah mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR. Namun, ia mengaku tidak mengingat seluruh nama tersebut secara rinci.

“Tiga nama diusulkan. Nanti aku cek ya, enggak hafal semua satu-satu,” ujar Prasetyo Hadi.

Baca Juga: Istana Benarkan Thomas Djiwandono Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI

Meski demikian, Prasetyo menegaskan salah satu kandidat yang diusulkan adalah Thomas A. M. Djiwandono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, pengiriman Surpres merupakan tahapan formal untuk memulai proses seleksi di DPR. Sesuai ketentuan, pemilihan Deputi Gubernur BI menjadi kewenangan DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

“Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan Surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test itu,” kata Prasetyo.