Penyediaan Hunian Sementara Pascabencana di Sumatera Dilaksanakan Berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan penyediaan hunian sebagai bagian dari pemulihan pascabencana di Sumatera dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. 

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026). 

Baca Juga: Ekonomi Biru Pilar Strategis Ketahanan Pangan hingga Kemakmuran Jangka Panjang

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima manfaat. 

Secara keseluruhan, sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan tersebar di empat kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara telah siap dihuni.

"Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya tempat tinggal yang aman dan layak, dapat segera terpenuhi," tegas Menko PMK, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (27/1).

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi salah satu prioritas pada masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian.

Hingga saat ini, sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH, dengan 1.867 rekening telah disiapkan dan 1.393 DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan serta percepatan realisasi program pemulihan di wilayah terdampak.

Ke depan, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara serta penyaluran Dana Tunggu Hunian di Provinsi Sumatra Barat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian, rasa aman, dan menjadi fondasi bagi kebangkitan kehidupan masyarakat pascabencana.