Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Celios Pertanyakan Soal Efisiensi Rp300 Triliun

Celios Pertanyakan Soal Efisiensi Rp300 Triliun Kredit Foto: BPMI Setpres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Galau D. Muhammad, Peneliti di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai klaim efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut berasal dari pemangkasan belanja tidak produktif tidak menjawab persoalan fiskal yang lebih mendasar, terutama stagnasi penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.

“Dan bagaimana klaim yang disampaikan bahwa anggaran Rp300 triliun sudah diamankan dengan memangkas belanja yang tidak produktif. Ada permasalahan yang sangat sistemik yang terjadi di sisi fiskal hari ini,” ujar Galau, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa tren penerimaan negara belum mencapai target Rp2.800 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga disebut mengalami stagnasi sehingga menimbulkan hambatan krusial di sisi pendapatan.

“Jadi trennya kalau dilihat tidak mencapai target. Angka Rp2.800 triliun yang ditargetkan sebagai penerimaan negara kalau kita lihat di sisi penerimaan negara bukan pajak, itu trennya mengalami stagnasi,” katanya.

Di sisi lain, beban bunga utang dinilai meningkat signifikan. Ia menyebutkan bahwa total utang pemerintah kini sekitar Rp9.000 triliun dan berpotensi terus bertambah di tengah kebutuhan pembiayaan program berbiaya besar.

“Dan dilihat dengan kondisi demikian ini bukan efisiensi,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Klaim Efisiensi Anggaran Sudah Capai Rp308 Triliun, Jadi Modal MBG

Ia menilai pemerintah perlu memastikan tidak ada potensi penerimaan yang hilang akibat insentif perpajakan yang tidak tepat sasaran, terutama di sektor ekstraktif.

“Harusnya ada upaya tegas untuk memastikan tidak ada nilai yang hilang,” ujarnya.

Bahkan, ia juga menyoroti soal realokasi anggaran yang justru terjadi pada transfer ke daerah, pendidikan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, pergeseran anggaran tersebut tidak mencerminkan refocusing untuk memperkuat program sosial progresif.

“Jadi ini hanya digeser saja, kita tidak melakukan refocusing terkait dengan peningkatan program-program sosial progresif yang itu seharusnya diutamakan,” katanya.

Ia juga memaparkan, kondisi ketenagakerjaan nasional yang dinilai masih memprihatinkan, khususnya terkait tingkat upah dan jam kerja.

“Per hari ini ada 120 juta pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMP. Dan ada sekitar 25 juta pekerja yang kondisinya bekerja lebih dari 48 jam,” ujarnya.

Baca Juga: Anggaran MBG Capai Rp135 Triliun, Kepala BGN Ungkap SPPG Dapat Rp1 Miliar Per Bulan

Sebelumnya, dalam gelaran Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dalam satu tahun pemerintahannya, negara berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun.

“Dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar, Rp300 triliun lebih penghematan kita,” ujarnya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Fajar Sulaiman

Bagikan Artikel: