INA-24 Diharapkan Jadi Contoh Keberhasilan Tata Kelola Proyek Strategis Nasional

Memasuki satu tahun kepemimpinan Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan, perhatian publik mengarah pada penyelesaian proyek strategis Aids to Navigation (AToN) berkode INA-24. 

Proyek yang telah dimulai sejak 2016 ini kini menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

INA-24 merupakan program pengadaan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 24 titik strategis perairan Indonesia. Proyek ini didukung pembiayaan pinjaman lunak dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan senilai USD 97,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, dengan skema pembiayaan jangka panjang yang tergolong sangat ringan untuk sektor keselamatan pelayaran.

Meski telah berjalan hampir satu dekade, proyek tersebut belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan baru untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek manajemen proyek lintas periode pemerintahan.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai bahwa keberlanjutan tanggung jawab negara menjadi prinsip utama dalam administrasi publik modern. Menurutnya, setiap proyek aktif secara otomatis berada dalam tanggung jawab pejabat yang sedang menjabat, terlepas dari periode awal perencanaannya.

“Prinsip continuity of state responsibility menegaskan bahwa negara hadir secara berkesinambungan. Karena itu, proyek lama justru perlu mendapat perhatian khusus agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Iskandar, Kamis (19/2/2026).

Dari sisi regulasi, posisi Menteri Perhubungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diperbarui melalui UU Nomor 61 Tahun 2024. 

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab langsung kementerian kepada Presiden dalam penyelenggaraan urusan transportasi nasional.

Dalam satu tahun usia Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai pihak mendorong agar proyek INA-24 menjadi prioritas evaluasi dan percepatan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap penguatan keselamatan pelayaran serta optimalisasi pemanfaatan pembiayaan luar negeri.

IAW menilai keterlambatan INA-24 perlu dilihat secara komprehensif dari tiga lapisan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan teknis, dan pengendalian manajerial. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga mencatat pentingnya penguatan pengendalian intern agar manfaat proyek dapat dirasakan secara optimal.

“Momentum tahun pertama kepemimpinan menteri idealnya dimanfaatkan untuk audit internal, penetapan peta jalan percepatan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan mitra internasional,” jelas Iskandar.

Menurutnya, langkah-langkah korektif tersebut justru dapat memperkuat kepercayaan publik dan mitra global terhadap kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengelola proyek strategis berskala internasional.

Sedangkan dalam praktik tata kelola global, ketepatan waktu dan transparansi menjadi indikator utama kualitas manajemen sektor publik. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai progres aktual proyek serta kebijakan percepatan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus reputasi fiskal negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo dan PM Starmer Sepakati Kerjasama di Bidang Maritim, Inggris Siap Bangun 1500 Kapal Ikan

Sejumlah rekomendasi konstruktif pun mengemuka, mulai dari audit kinerja tematik oleh BPK, pendampingan lintas lembaga untuk percepatan proyek, hingga penguatan manajemen proyek di level teknis. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan efisiensi yang dicanangkan pemerintah.

“Solusi terbaik bukan saling menyalahkan, melainkan memastikan setiap rupiah pinjaman negara menghasilkan manfaat maksimal bagi keselamatan pelayaran dan kepentingan nasional,” kata Iskandar.

Ke depan, penyelesaian proyek INA-24 diharapkan menjadi contoh pengelolaan proyek lintas era yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil. Bagi Kementerian Perhubungan, tantangan ini sekaligus menjadi peluang menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berintegritas dalam mengawal program strategis nasional.