Evaluasi Menyeluruh Jadi Kunci Percepatan Proyek Navigasi INA-24

Hampir satu dekade sejak ditandatangani pada 2016, Proyek Aids to Navigation (INA-24) masih berada dalam proses penyelesaian. 

Proyek strategis ini dibiayai melalui skema pinjaman lunak dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan senilai USD 97,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun, dengan tujuan meningkatkan keselamatan pelayaran nasional di 24 lokasi strategis.

Sejumlah laporan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proyek tersebut menghadapi tantangan berlapis, mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan teknis. 

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan 2023, auditor menemukan pengadaan sarana bantu navigasi senilai Rp87 miliar belum rampung melampaui jadwal kontrak. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024 juga menyoroti lemahnya pengendalian intern proyek pinjaman luar negeri di lingkungan kementerian tersebut.

"Jika sejak awal feasibility study tidak memuat analisis risiko kelembagaan dan kapasitas pelaksana yang memadai, maka proyek memang berpotensi bermasalah sejak lahir. Akar persoalan INA-24 bisa ditarik ke fase hulu, yakni desain proyek dan validasi kesiapan yang kurang cermat," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Selasa (17/2/2026).

Temuan serupa juga tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2024 terkait pengendalian intern proyek pinjaman luar negeri.

Iskandar menilai keterlambatan tersebut perlu dibaca secara komprehensif agar solusi yang diambil tepat sasaran. Menurutnya, proyek berskala nasional dengan pembiayaan jangka panjang membutuhkan fondasi perencanaan yang sangat matang sejak awal.

“Jika studi kelayakan belum sepenuhnya memuat analisis risiko kelembagaan dan kapasitas pelaksana, maka tantangan di tahap implementasi menjadi lebih besar. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” ujarnya.