Kredit Foto: Cita Auliana
Pemerintah menunda sementara rencana impor 105.000 mobil pikap dari India yang direncanakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah menerima masukan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad.
Langkah ini dilakukan untuk memberi ruang pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan strategis kendaraan niaga dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mengikuti saran Dasco terkait penundaan tersebut.
“Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” ujar Purbaya, Selasa (24/2/2026).
Purbaya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian jelas agar kebijakan kendaraan niaga dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Ia menegaskan tujuan pemerintah adalah menggalakkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat supply chain lokal.
“Menurut saya, harusnya sih Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini,” kata Purbaya.
Sufmi Dasco sebelumnya menyampaikan bahwa penundaan impor diperlukan karena Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2).
Rencana impor ini pertama kali diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., pada 4 Februari 2026 yang menyatakan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio. Langkah ini menjadi bagian dari strategi awal kerja sama perdagangan otomotif dengan Indonesia.
Selanjutnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengonfirmasi pada 20 Februari 2026 rencana impor total 105.000 kendaraan. Jumlah ini terdiri dari 35.000 unit pikap 4x4 M&M, 35.000 unit pikap 4x4 tambahan, dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan perusahaan siap mengikuti arahan pemerintah terkait penundaan penggunaan kendaraan impor. Ia menegaskan kendaraan yang telah tiba tidak akan digunakan sebelum ada keputusan resmi.
“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao.
Penundaan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat industri otomotif nasional. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan perusahaan dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi dan kesiapan supply chain sebelum kendaraan digunakan di program KDMP.
Keputusan akhir terkait distribusi kendaraan masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Presiden dan kementerian terkait. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan program dengan pertumbuhan industri otomotif lokal.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan kendaraan niaga memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Distribusi kendaraan yang tepat diharapkan meningkatkan efektivitas program KDMP sekaligus memacu pertumbuhan industri lokal.
Industri otomotif nasional diperkirakan akan mendapat manfaat dari penundaan ini. Waktu tambahan memungkinkan peningkatan produksi dan efisiensi dalam logistik sebelum kendaraan baru disebarkan.
Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri dipandang penting untuk menjaga kelancaran program KDMP. Penundaan impor juga menjadi langkah preventif agar program tetap berjalan transparan dan tepat sasaran.
Baca Juga: Purbaya soal Buru Minta THR Bebas Pajak
Keputusan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi desa dengan penguatan kapasitas industri lokal. Selain itu, langkah ini juga menjaga stabilitas pasar kendaraan niaga di dalam negeri.
Pemerintah berharap perusahaan otomotif lokal memiliki waktu optimal untuk menyiapkan produksi. Strategi ini dinilai penting agar program KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi desa-desa di Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Amry Nur Hidayat
