Utang Luar Negeri RI Tembus US$434,7 Miliar, Rasio terhadap PDB Justru Turun

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7% (year on year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8% (yoy).

Adapun perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.

Denny mengatakan, posisi ULN pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5% (yoy).

“Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Denny dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Denny menjelaskan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 22,0% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sekitar 20,3%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,6%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026, menurun dibandingkan posisi pada Desember 2025 sebesar 194,0 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,1% terhadap total ULN swasta.

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2% terhadap total ULN swasta,” tuturnya.

Baca Juga: BI Catat Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Naik ke US$272,6 Miliar

Baca Juga: BI Ungkap Penjualan Eceran Tumbuh 6,9% Jelang Lebaran 2026

Baca Juga: Rupih Nyaris Rp17.000, BI Siap Siaga Jaga Stabilisasi Nilai Tukar

Denny menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada Januari 2026 dari 29,9% pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6% dari total ULN.

Denny menyatakan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya.