Menkeu Purbaya: Kebijakan Tahan Harga BBM 2026 Adalah Instruksi Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penahanan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan strategis ini bukan merupakan inisiatif personal menteri melainkan instruksi langsung dari kepala negara.

Purbaya meluruskan persepsi publik mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian. Seluruh langkah yang diambil pemerintah telah melalui persetujuan resmi dari presiden.

“Saya itu cuma tangannya Presiden saja,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026). Ia menyebut gabungan kementerian bekerja sama dalam menjalankan arahan tersebut.

Presiden Prabowo disebut sangat detail mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat luas. Pemerintah rutin melakukan simulasi berbagai skenario harga minyak mentah dunia.

Simulasi tersebut mencakup perhitungan dampak jika harga minyak mencapai 80 hingga 100 dolar AS per barel. Purbaya memastikan tim keuangan telah menghitung risiko setiap skenario dengan matang.

Masyarakat diminta untuk tidak panik menghadapi kondisi ketidakpastian global saat ini. Purbaya menjamin kondisi fiskal negara masih dalam posisi yang sangat kuat.

Pemerintah memiliki bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun. Dana cadangan ini menjadi pertahanan berlapis untuk menopang kebijakan subsidi energi.

Pendapatan negara juga diproyeksikan meningkat dari sektor kebijakan energi terbaru. Koordinasi dengan Kementerian ESDM terus dilakukan untuk memperkuat penerimaan negara.

Baca Juga: Harga BBM Berpotensi Naik Meski Perang Usai

Purbaya menekankan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hitungan angka yang akurat. Penampilan yang santai di publik tidak mengurangi ketajaman analisis risiko keuangan.

Stabilitas harga BBM menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini akan terus dikawal guna memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.