Bukan Menu Makan, Kaos Kaki Rp100 Ribu Justru jadi Prioritas MBG

Sorotan terhadap penggunaan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat, kali ini bukan dari angka besar di atas kertas, melainkan dari satu detail yang tampak sederhana: kaos kaki. Dari item kecil tersebut, perhatian publik justru mengarah pada gambaran yang lebih luas mengenai prioritas dan transparansi belanja negara.

Program unggulan pemerintah ini memang sejak awal membawa misi besar, yakni memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan total anggaran mencapai sekitar Rp6,2 triliun pada 2025, MBG menjadi salah satu program dengan dukungan dana paling signifikan.

Namun di tengah besarnya tujuan tersebut, sejumlah rincian belanja mulai dipertanyakan. Salah satunya adalah pengadaan kaos kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya mencapai sekitar Rp6,9 miliar, berdasarkan data sistem pengadaan LKPP.

Dari rincian yang beredar, harga satuan kaos kaki disebut bervariasi, mulai dari sekitar Rp34.999 hingga mencapai Rp100 ribu per pasang untuk jenis lapangan. Angka ini langsung memicu perbandingan dengan harga pasar yang umumnya jauh lebih rendah.

Jika ditarik lebih jauh, total anggaran untuk kebutuhan pakaian di lingkungan BGN bahkan mencapai sekitar Rp622,3 miliar. Pos ini mencakup berbagai perlengkapan, mulai dari seragam, sepatu, topi, hingga aksesoris seperti kaos kaki.

Salah satu pengadaan dilakukan melalui e-katalog dengan melibatkan PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai transaksi sekitar Rp3,4 miliar. Dalam paket tersebut, terdapat berbagai jenis kaos kaki, termasuk harian, olahraga, hingga lapangan.

Khusus untuk kaos kaki lapangan, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,7 miliar, dengan estimasi sekitar 17 ribu pasang. Rincian ini semakin memperjelas skala pengadaan yang sebelumnya hanya terlihat sebagai bagian kecil dari anggaran besar.

Namun, perhatian publik tidak berhenti pada angka. Sorotan juga mengarah pada kualitas produk yang disebut tidak bermerek dan belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian harga dengan spesifikasi barang.

Di titik ini, kaos kaki tak lagi sekadar perlengkapan. Ia berubah menjadi simbol yang memicu diskusi lebih luas tentang bagaimana anggaran negara digunakan dan seberapa tepat sasaran setiap rupiah yang dibelanjakan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa pengadaan tersebut tidak bisa dilihat sebagai item tunggal yang berdiri sendiri. Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan, termasuk perlengkapan seperti kaos kaki, merupakan bagian dari paket kegiatan yang saling terintegrasi.

“Bukan hanya acara seremonial, tetapi ada proses edukasi, sosialisasi, hingga operasional yang melibatkan banyak pihak,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, dalam skala program nasional, berbagai komponen pendukung memang dibutuhkan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan efektif. Ia menilai bahwa penilaian terhadap anggaran harus dilihat secara menyeluruh, bukan dari potongan informasi tertentu.

“Kalau dilihat sekilas mungkin tampak seperti pengeluaran sederhana, tetapi dalam pelaksanaan program nasional, semua itu terintegrasi dalam satu sistem kegiatan,” kata dia.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik. Banyak yang tetap mempertanyakan relevansi pengadaan kaos kaki dalam program yang fokus utamanya adalah pemenuhan gizi.

Perbandingan pun mulai bermunculan. Di satu sisi, pemerintah berupaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas asupan makanan. Di sisi lain, muncul pengeluaran untuk item yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program.

Situasi ini semakin kompleks setelah sebelumnya publik juga menyoroti pengadaan motor listrik dalam program yang sama, dengan nilai yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Rangkaian temuan ini memperkuat persepsi bahwa pengelolaan anggaran MBG perlu diawasi lebih ketat.

Baca Juga: UMKM Terdampak Bencana di Sumatera Barat Disiapkan Jadi Pemasok Dapur MBG

Fenomena ini menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap anggaran negara. Jika sebelumnya perhatian hanya tertuju pada angka besar, kini detail sekecil apa pun dapat menjadi pintu masuk untuk menguji akuntabilitas kebijakan.

Dadan pun menegaskan pentingnya melihat manfaat akhir dari program tersebut. Ia berharap publik tidak hanya terfokus pada rincian teknis, tetapi juga pada tujuan besar yang ingin dicapai.

“Yang penting dilihat adalah tujuan akhirnya, yaitu memastikan program berjalan dengan baik dan manfaatnya sampai ke masyarakat,” ujarnya.