Menkeu Purbaya Jamin Kenaikan BBM Nonsubsidi Tidak Mendorong Inflasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan memicu lonjakan laju inflasi nasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi bagi masyarakat luas.

Stabilitas harga bahan bakar subsidi dinilai mampu meredam potensi kenaikan harga barang dan jasa di sektor logistik. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui manajemen kas negara yang terukur di tengah gejolak harga minyak dunia.

"Harga BBM utamanya yang subsidi nggak naik, inflasi juga nggak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga," ujar Purbaya, Selasa (21/4/2026). Di samping itu, ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat mampu tidak memerlukan tambahan stimulus energi dari pemerintah.

Pemerintah menyoroti fenomena masyarakat golongan ekonomi atas yang selama ini turut menikmati porsi subsidi energi cukup besar. Terlebih lagi, kelompok masyarakat pada desil 8 hingga 10 diperkirakan mengonsumsi hampir 30 persen dari total alokasi subsidi.

Purbaya menilai masyarakat golongan mampu tidak akan keberatan jika harus membayar harga BBM sesuai nilai pasar. Selain itu, pengalihan beban ini dilakukan agar alokasi subsidi negara dapat lebih tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Langkah ini diambil untuk mencegah pembengkakan beban anggaran negara akibat fluktuasi harga energi global. Di samping itu, pengendalian harga pada sektor transportasi umum dan logistik tetap menjadi prioritas utama kementerian.

Baca Juga: INDEF Soroti Ketimpangan Subsidi: Kendaraan BBM Diuntungkan, Mobil Listrik Terancam Beban Pajak Ganda

Daya beli masyarakat kelas bawah diprediksi tetap aman karena harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Terlebih lagi, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah internasional guna menentukan langkah mitigasi fiskal selanjutnya.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai langkah adil bagi struktur ekonomi nasional saat ini. Selain itu, efisiensi subsidi diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk program perlindungan sosial lainnya.