Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Efek Perang AS-Iran, Presiden Trump Akan Tangguhkan Pajak BBM, Tapi Akan Ada Penolakan dari Kongres

Efek Perang AS-Iran, Presiden Trump Akan Tangguhkan Pajak BBM, Tapi Akan Ada Penolakan dari Kongres Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana menangguhkan pajak bahan bakar minyak (BBM) di tingkat federal.

Langkah darurat ini diambil untuk meredam lonjakan harga bensin yang terus meroket di tengah ketegangan konflik antara AS dan Iran.

Mengutip laporan CNN, harga rata-rata bensin secara nasional di AS kini telah menembus 4,52 dolar AS per galon. Angka ini melonjak tajam dibandingkan harga sebelum konflik pecah pada 28 Februari lalu, yang berada di kisaran 2,98 dolar AS per galon.

Lonjakan harga ini dipicu oleh terganggunya rantai pasok global. Meski gencatan senjata telah disepakati, kapal-kapal tanker minyak dilaporkan masih belum dapat melintasi kawasan Selat Hormuz dengan aman.

Meski bertujuan meringankan beban ekonomi warga, rencana Trump dipastikan tidak akan berjalan mulus. Proposal penangguhan pajak ini wajib mengantongi persetujuan dari Kongres AS.

Berkaca pada sejarah, Kongres memiliki rekam jejak selalu menolak usulan penangguhan pajak bahan bakar federal, sekalipun di tengah krisis harga.

Pada tahun 2022 lalu, Kongres yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat juga menolak permintaan serupa dari Joe Biden saat ia menjabat sebagai presiden.

Saat ini, besaran pajak federal untuk BBM ditetapkan di angka 18,4 sen per galon untuk bensin dan 24,4 sen untuk solar. Namun, sejumlah pihak meragukan kebijakan ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain efektivitasnya yang diragukan, penangguhan pajak ini juga membawa risiko besar bagi keuangan negara. Kebijakan ini dipastikan akan memukul pendanaan Highway Trust Fund, yang selama ini sangat bergantung pada setoran pajak BBM untuk membiayai proyek dan infrastruktur transportasi nasional.

Jika pajak ini ditangguhkan selama lima bulan saja, pemerintah diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar 17 miliar dolar AS.

Jumlah tersebut setara dengan 46 persen dari total proyeksi pendapatan pajak bahan bakar yang seharusnya masuk ke kas dana perwalian tersebut pada tahun fiskal ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat