Dari Gojek ke Meja Pengadilan: Kisah Nadiem yang Sangat Disayangkan

Gagasan digitalisasi pendidikan adalah proyek besar nasional yang hendak mentransformasikan dunia pendidikan menjadi modern dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya. Karena itu, biaya proyek ini sangat besar, hampir Rp10 triliun atau dua kali dari proyek e-KTP, yang juga berantakan dan hasilnya nihil karena dikorupsi petinggi partai.

Pertanyaan yang sama, proyek digitalisasi ini hasilnya apa? Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata.

Proyek ini secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap bahwa transformasi sistem pendidikan modern bisa disulap dengan cara tekno-solusi (tech-solutionism). Dengan memasukkan sepotong gadget dan internet ke sekolah, transformasi dapat dilakukan secara cepat dan evolusioner, seperti e-commerce, e-marketing, bisnis digital, dan jenis teknologi informasi lainnya.

Joko Widodo dengan merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim berkeyakinan seperti ini karena memang sejak awal silau dengan AI, teknologi informasi, survei, dan lain-lain. Karena itu, Jokowi langsung yang endorse proyek tersebut dan menyampaikannya secara terbuka. Dengan proyek yang salah kaprah sejak awal, pengelolaan yang amburadul, serta hasil yang mengecewakan, maka hukum masuk ke dalamnya sampai terjadi kontroversi berbulan-bulan. Nadiem dibela orang-orang hebat, diangkat sebagai “pahlawan” melawan kebatilan hukum, dan tidak salah dengan proyek ini karena tidak ditemukan bukti memperkaya diri.

Jadi, transformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek itu menghasilkan output tanpa transformasi apa pun. Sejatinya, transformasi pendidikan tersebut harus melibatkan proses yang mencakup seluruh substansi dan variabel penting, seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, infrastruktur listrik maupun internet, dan lainnya.

Di sini Nadiem tidak bisa melakukannya karena modal sosial-politik dan pengalamannya di bidang pendidikan tidak memadai. Gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, tetapi tidak bisa menjadi pendorong transformasi menuju modern dan tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar.

Di mana masalahnya? Dalam penetapan menteri, Jokowi silau terhadap anak hebat seperti Nadiem dan langsung menjabatkannya sebagai menteri. Kekuatan Nadiem di start-up sebenarnya jika diteliti justru merupakan kelemahannya di birokrasi sampai menggiringnya ke meja pengadilan seperti sekarang. Dalam kasus sekarang, saya yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut karena sudah kaya. Tetapi hukum tidak bisa dicegah untuk masuk karena mempertanyakan apa hasil dari proyek dengan anggaran sebesar gajah, tetapi dilaksanakan dengan tata kelola yang lemah dan sembarangan.

Di start-up, Nadiem sangat lincah menakhodai Gojek sampai besar seperti sekarang. Tidak ada yang membantahnya dan prestasi ini yang membuat Jokowi silau terhadap Nadiem, kemudian memberinya tugas mentransformasikan sistem pendidikan menjadi modern melalui digitalisasi. Di dalam perusahaannya, Nadiem gampang bergerak cepat, keputusan langsung top-down, kekuasaan mutlak pada pendirinya. Tetapi di sektor publik, pelaksanaan anggaran publik diatur dengan birokrasi dan prosedur yang ketat. Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokrasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut.

Jadi, kasus ini bukan masalah Nadiem tidak korupsi dan tidak satu sen pun mengambil dana tersebut. Tetapi masalah tata kelola dan anggaran publik yang besar tersebut harus menjadi bagian dari pertanggungjawabannya. Masalah ini terjadi karena Nadiem tidak mempunyai modal sosial-politik yang memadai untuk masuk ke dalam birokrasi kelas atas. Meskipun memiliki akses langsung terhadap presiden dan presiden sendiri secara langsung mendukung proyek tersebut, pertanggungjawaban publik terhadap anggaran publik dan hukum tetap harus dijalankan. Dalam hal ini akan adil jika Jokowi diminta datang ke pengadilan karena sudah disebut-sebut di dalam sidang. Tetapi karena ada dimensi politik dari kasus ini, maka hukum dan pengadilan tidak juga mampu menghadirkan Jokowi.

Kita sayang kepada Nadiem, pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri. Keputusan Jokowi memasukkannya ke dalam politik seperti memasukkannya ke dalam perangkap. Sebaiknya di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik abu-abu yang penuh ranjau dan jebakan. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri.