Indonesia di Persimpangan Pertumbuhan 5,61% dan Rupiah 17.600 per USD
Oleh: A. Hakam Naja, Ekonom INDEF Center for Sharia Economic Development
Kredit Foto: Pixabay
Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2026 sebesar 5,61% memunculkan beragam pendapat, baik pro maupun kontra. Data BPS tersebut menunjukkan ekonomi nasional bergerak melampaui estimasi sebagian lembaga dan analis ekonomi. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi, pertumbuhan itu berada dalam bayang-bayang keberlanjutannya pada kuartal berikutnya dan pelemahan rupiah yang mencapai Rp17.600 per dolar AS, level terendah sepanjang sejarah.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah keraguan sebagian pihak, termasuk investor asing yang menarik dananya dari obligasi pemerintah RI dan bursa saham, pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah.
Efisiensi program yang menelan anggaran besar harus dilakukan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Program MBG yang mendapatkan alokasi Rp335 triliun dari APBN 2026 perlu lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar memiliki kerentanan gizi, berpenghasilan rentan, dan berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, anggaran yang tidak penting dan tidak terkait langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, seperti pengadaan sepeda motor, laptop, dan event organizer MBG, perlu dibatalkan.
Efisiensi dan refocusing anggaran MBG dapat menghemat paling tidak 30% dari total anggaran program tersebut sehingga bisa digunakan untuk program pembangunan lain yang lebih produktif.
Pemerintah juga perlu memprioritaskan program yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif dalam skala luas. Pengembangan industri manufaktur yang terus menurun kontribusinya terhadap PDB perlu digerakkan di seluruh penjuru Tanah Air, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).
Data BPS menunjukkan penduduk bekerja didominasi oleh pekerja sektor informal sebesar 59,42% atau 87,74 juta orang pada Februari 2026. Artinya, mayoritas pekerja di RI diserap oleh sektor informal. Kondisi ini rentan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengandalkan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, mayoritas pekerja sektor informal tidak ditopang oleh kepastian penghasilan tetap dan jaminan sosial tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61% dipengaruhi peningkatan belanja masyarakat pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,36% dengan pertumbuhan 5,52% terhadap PDB. Selain itu, belanja pemerintah naik 21,81% dengan kontribusi 6,72%. Investasi atau PMTB tumbuh 5,96% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 28,92%.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 berpotensi melambat ketika tidak ada lagi momentum seperti hari raya dan masyarakat tidak memiliki daya beli yang berkelanjutan karena mayoritas pekerja berada di sektor informal.
Kekuatan ekonomi nasional yang tersebar luas dan berbasis kuat di masyarakat, khususnya pada UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih akan mampu menahan guncangan dari faktor eksternal. Perang dagang, invasi Israel-AS ke Iran yang eskalasinya masih terus berlangsung, harga minyak dan gas yang melambung, pelemahan sebagian kekuatan ekonomi besar seperti China, dan utang global di banyak negara yang terus menggelembung akan menjadi ancaman yang selalu mengintai.
Masyarakat yang memiliki daya beli dan pemerintah yang kredibel akan memunculkan optimisme. Ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan dan merata akan menjadi benteng pertahanan terhadap berbagai guncangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: