DPR dan Pemerintah Sepakati Target Ekonomi 2027, Pertumbuhan Dipatok hingga 6,5%

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Kamis (11/6/2026).

Sebelum pengambilan keputusan, Komisi XI DPR RI telah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan, Panja Pembiayaan dan Defisit, serta Panja Pertumbuhan Ekonomi pada 10–11 Juni 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, kemudian meminta persetujuan pemerintah atas hasil pembahasan yang telah dilakukan.

“Apakah dengan resume yang saya sampaikan tadi, pemerintah apakah ada pandangan atau bisa menerima atau sudah setuju dengan apa yang disampaikan?” ujar Misbakhun dalam rapat di Kompleks DPR RI.

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menerima dan menyetujui seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati bersama.

“Kami telah menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan,” kata Purbaya.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,8%–6,5%
• Inflasi: 1,5%–3,5%
• Nilai tukar rupiah: Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS
• Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun: 6,5%–7,3%
• Defisit anggaran: 1,8%–2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Sasaran Pembangunan 2027

Selain asumsi ekonomi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah target pembangunan nasional pada 2027, yaitu:

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,30%–4,87%
• Tingkat kemiskinan: 6,0%–6,5%
• Kemiskinan ekstrem: 0%
• Gini rasio: 0,362–0,367
• Indeks Modal Manusia: 0,575
• Indikator kesejahteraan petani: 0,8038
• Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81%
• Gross National Income (GNI) per kapita: US$5.800–US$5.840
• Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84%

Kesepakatan KEM-PPKF 2027 tersebut akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027 sekaligus menjadi acuan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional pada tahun mendatang.