Natalius Pigai Kaitkan Program MBG dengan Pembangunan HAM dan SDGs

Menteri HAM Natalius Pigai menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar bantuan pangan bagi masyarakat. Pemerintah disebut mulai menjadikan program tersebut sebagai bagian dari pembangunan hak asasi manusia, pemerataan sosial, hingga target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam paparannya di Bandung, Jawa Barat, Pigai juga menegaskan bahwa dampak program pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui data statistik nasional.

Menurut dia, capaian Indeks Gini Indonesia saat ini menunjukkan distribusi ekonomi mulai bergerak lebih merata di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir. Yaitu kita sudah ada pada posisi 0,363,” kata Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Rabu (20/5/2026).

Pigai mengatakan angka tersebut menjadi indikator bahwa distribusi ekonomi masyarakat mulai mengalami pemerataan. Ia menilai program-program pemerintah seperti MBG, pendidikan, dan kesehatan mulai berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

“Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan," ujar dia.

Menurut Pigai, capaian statistik tersebut tidak bisa dimanipulasi dan menjadi bukti bahwa pergerakan ekonomi masyarakat mulai membaik. Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai kritik terhadap efektivitas program MBG yang belakangan menjadi sorotan publik.

“Itu orang boleh kritik. Tapi dengan adanya Indeks Gini ini, daya beli masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kan angka statistik. Tidak bisa dibohongi," nilai dia.

Dalam pemaparannya, Pigai juga mengaitkan program MBG dengan pembangunan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga kualitas hidup warga.

Selain soal MBG, Pigai turut menyinggung hak pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan nasional. Pemerintah bahkan mengklaim Indonesia kini memiliki cadangan pangan sekitar 5 juta ton untuk menghadapi potensi guncangan global di sektor pangan.

Menurut dia, pembangunan ekonomi dan sosial saat ini dijalankan sejalan dengan target SDGs yang menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program-program bantuan sosial disebut memiliki peran penting dalam memperkuat hak dasar warga negara.

Baca Juga: KPK Soroti MBG Salah Sasaran, Warga Miskin Malah Tak Dapat

Pigai juga meminta media massa ikut mengambil peran dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Ia menilai pers tidak hanya berfungsi sebagai pilar demokrasi, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban sosial masyarakat.

“Pers tidak boleh hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban hak asasi manusia!" tutur Pigai.