Kredit Foto: Kementan
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 aturan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan guna memangkas kerumitan birokrasi yang kerap menjadi sarang subur bagi praktik perburuan rente (rent-seeking).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyederhanaan regulasi bertujuan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih mudah diakses petani dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam rantai distribusi.
“Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami sederhanakan tata kelolanya, benahi distribusinya, dan perkuat pengawasannya,” ujar Amran dalam keterangan pers, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, deregulasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses distribusi pupuk bersubsidi sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat akses petani terhadap pupuk.
Baca Juga: Amran Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Nakal, Mafia Pangan Disikat!
Baca Juga: DPR Ingatkan Satu Pintu Ekspor Sawit cs Buka Potensi Praktik Rente
Selain melakukan penyederhanaan aturan, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.
“Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, otomatis produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Muhammad Farhan Shatry
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
