OJK dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah dan UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem keuangan yang inklusif, digital, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan B. Sasongko mengatakan bahwa OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. 

“OJK di daerah tidak cukup hanya memastikan industri jasa keuangan sehat dan stabil, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hernawan dalam diskusi pada kegiatan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KPED) 2026 yang digelar OJK di Jakarta, Senin. 

Hernawan menjelaskan, OJK saat ini memiliki 39 kantor di daerah yang berperan sebagai penggerak pengembangan ekosistem ekonomi daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, hingga media massa. 

Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan daerah maupun institusi. 

Dalam mendukung penguatan UMKM, OJK juga terus mendorong perluasan akses pembiayaan melalui berbagai sektor jasa keuangan, tidak hanya perbankan, tetapi juga melalui skema pembiayaan alternatif seperti securities crowdfunding, industri penjaminan, dan asuransi. 

“OJK mengarahkan berbagai lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah, termasuk membantu UMKM agar semakin bankable dan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas,” ujar Hernawan. 

Selain itu, OJK bersama Bank Indonesia dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai program pendampingan dan pembinaan UMKM di daerah. 

Baca Juga: Gelar KNPED 2026, OJK Percepat Pertumbuan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Lintas Sektor

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang mendorong akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat. 

Destry menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti pertanian, hilirisasi, perumahan, dan UMKM. Total insentif likuiditas yang telah dikembalikan kepada perbankan mencapai sekitar Rp424,7 triliun guna memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif. 

Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini telah digunakan oleh jutaan merchant, mayoritas merupakan UMKM. Digitalisasi tersebut dinilai dapat membuka akses keuangan sekaligus membangun rekam jejak transaksi digital UMKM sehingga meningkatkan kelayakan pembiayaan mereka. 

“Melalui digitalisasi dan penguatan akses keuangan, UMKM diharapkan dapat semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu menembus pasar nasional hingga global,” ujar Destry. 

Destry juga menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama OJK dan pemerintah daerah terus memperkuat program pendampingan UMKM melalui capacity building, business matching, serta pengembangan kewirausahaan di berbagai daerah sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. 

OJK menilai pengembangan ekonomi daerah harus didukung dengan pengelolaan dana daerah yang produktif dan mampu mendorong sektor riil. Oleh karena itu, OJK turut mendorong optimalisasi penyaluran pembiayaan daerah melalui penguatan mitigasi risiko, kolaborasi industri jasa keuangan, serta peningkatan kualitas pendampingan UMKM agar lebih siap memperoleh akses pembiayaan. 

Ke depan, OJK bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.