Beban Usaha Membengkak, Bikin Laba PLN Susut ke Rp7,26 Triliun di 2025

Kinerja keuangan PT PLN (Persero) sepanjang tahun buku 2025 menghadapi tekanan hebat akibat efek gunting (scissors effect) berupa pembengkakan beban operasi di tengah volatilitas variabel non-operasional. Meski mencatatkan pertumbuhan top-line, perusahaan stroom pelat merah ini harus rela melihat laba bersihnya tergerus signifikan akibat lonjakan biaya energi primer, dependensi pasokan listrik swasta, dan eksposur rugi kurs.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC), PLN membukukan kenaikan beban usaha sebesar 10,04% menjadi Rp533,45 triliun, berbanding Rp484,75 triliun pada periode tahun sebelumnya.

Manajemen PLN, dalam laporan yang ditandatangani Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly pada pertengahan Mei 2026, mengonfirmasi bahwa dua pos biaya jangkar (anchor costs) mengonsumsi hingga 73,8% dari total belanja operasional perseroan.

Biaya bahan bakar dan pelumas melonjak menjadi Rp198,63 triliun dari sebelumnya Rp174,40 triliun, didorong oleh peningkatan volume konsumsi dan fluktuasi harga komoditas energi primer. Secara simultan, beban pembelian tenaga listrik dari pengembang swasta (Independent Power Producers/IPP) terkerek 10,94% secara tahunan (y-o-y) menjadi Rp195,24 triliun, mencerminkan tingginya ketergantungan pasokan dari pihak ketiga.

Meningkatnya beban pokok penyediaan (BPP) listrik ini langsung menekan profitabilitas operasional, ditandai dengan menyusutnya laba usaha dari Rp60,62 triliun menjadi Rp49,22 triliun.

Rugi Kurs dan Tekanan Likuiditas Jangka Pendek

Kinerja lini bawah (bottom-line) perseroan kian terbebani oleh pos non-operasional. Melemahnya nilai tukar Rupiah memaksa PLN menanggung lonjakan kerugian selisih kurs bersih hingga 83,79% menjadi Rp12,46 triliun, dari posisi Rp6,78 triliun pada tahun 2024.

Padahal, secara akumulatif, PLN sejatinya mengantongi kenaikan pendapatan usaha menjadi Rp582,68 triliun. Torehan ini ditopang oleh penjualan tenaga listrik senilai Rp367,08 triliun, serta realisasi subsidi listrik dan pendapatan kompensasi dari Pemerintah yang masing-masing mencapai Rp87,46 triliun dan Rp112,73 triliun.

Namun, masifnya laju beban usaha dan hantaman sentimen kurs membuat laba tahun berjalan perseroan anjlok 65,8% tersisa Rp7,26 triliun, dari torehan impresif tahun 2024 yang mencapai Rp21,23 triliun. Alhasil, laba per saham dasar merosot ke level Rp46.599 per lembar saham.

Baca Juga: PLN Bukukan Pendapatan Rp582,68 Triliun di 2025

Baca Juga: ESDM Minta PLN Evaluasi Menyeluruh Usai Blackout Sumatera

Di sisi lain, potret neraca (balance sheet) PLN juga mengindikasikan adanya pengetatan likuiditas jangka pendek. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (liabilitas jangka pendek) membengkak menjadi Rp204,03 triliun, dari sebelumnya Rp172,05 triliun. Ironisnya, kenaikan utang jangka pendek ini terjadi saat posisi kas dan setara kas perseroan justru menyusut tajam dari Rp61,36 triliun menjadi Rp42,20 triliun pada akhir Desember 2025.

Meskipun laporan keuangan ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor memberikan catatan Hal Audit Utama (Key Audit Matters) terkait tiga risiko material. Risiko tersebut meliputi ketidakpastian posisi perpajakan senilai Rp20,4 triliun, liabilitas imbalan kerja karyawan yang menembus Rp87,1 triliun, serta indikasi penurunan nilai pada Aset Dalam Pembangunan (ADP) tertentu dengan nilai tercatat mencapai Rp32,3 triliun.