Bukan Sekadar BUMN Baru, DSI Dituntut Tutup Kebocoran Nilai Ekspor

Meski demikian, ia mengingatkan pengawasan tidak boleh menimbulkan beban birokrasi baru bagi dunia usaha. DSI perlu menjamin kepastian hukum dan hak jawab bagi eksportir guna menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Ia menambahkan integrasi data lintas instansi menjadi kunci agar pengawasan berjalan efektif tanpa memperpanjang proses bisnis ekspor.

Achmad juga menilai keberhasilan DSI dalam mengonsolidasikan aliran devisa ekspor ke dalam sistem keuangan nasional akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian global.

“Dalam masa gejolak global, devisa ekspor adalah tangki cadangan. Ia tidak menghentikan badai, tetapi membuat ekonomi tidak kehabisan oksigen terlalu cepat,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan devisa ekspor komoditas strategis melalui DSI berpotensi memperdalam likuiditas valuta asing di sektor perbankan nasional dan memperkuat stabilitas makroekonomi.

“DSI bisa menjadi reformasi struktural penting jika ia bekerja dengan transparansi, integrasi data, audit real-time, dan pembagian kewenangan yang jelas,” kata Achmad.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Sjahrir, menegaskan DSI akan dijalankan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang kuat.

Baca Juga: DSI Segera Beroperasi, Ekonom Sebut RI Bisa Jadi Penentu Harga Dunia

Baca Juga: Ekspor SDA Dialihkan ke PT DSI Mulai 1 Juni 2026, Nilai Potensi Capai US$347 Miliar

Menurut Pandu, tantangan utama DSI berada pada aspek eksekusi dan tata kelola perusahaan. Karena itu, Danantara berupaya membangun keterbukaan sejak awal pembentukan perusahaan guna meningkatkan kepercayaan pasar.

Selain itu, DSI akan diperkuat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman di sektor keuangan dan perbankan internasional untuk memastikan perusahaan beroperasi secara profesional dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.