Kepala BGN Nanik S. Deyang Diharap Perbaiki Juknis dan Operasional MBG

Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) disambut positif oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) yang optimis pada kinerja Nanik S. Deyang ke depan dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Satgas MBG APJI, Indah Yuli Sartika, mengatakan program berskala nasional tersebut membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai dinamika di lapangan. Oleh karena itu, APJI berharap kepemimpinan baru BGN dapat memperkuat aspek petunjuk teknis (juknis) maupun operasional guna menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.

"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI Tahun 2026 di Yogyakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Selain tata kelola, APJI juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Menurut Indah, kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rakernas APJI tahun ini melalui pelatihan keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan. APJI menilai peningkatan kompetensi relawan dan pengelola dapur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan.

"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," kata Indah.

Melalui Satgas MBG, APJI telah menyelenggarakan pelatihan di sejumlah dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang. Pelatihan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Indah, metode pelatihan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga praktik langsung di lapangan agar para pengelola dapur memahami secara menyeluruh prosedur yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

"Semua kegiatan dalam dapur dari hulu sampai hilir kami berikan pelatihan. Ada materi dan juga praktik langsung supaya teman-teman di lapangan benar-benar memahami bagaimana penanganan makanan yang baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Indah menegaskan bahwa upaya pencegahan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh karena potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai faktor. Selain kualitas bahan baku, kualitas air yang digunakan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor penentu keamanan pangan.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh menu yang disiapkan, tetapi juga oleh disiplin seluruh pihak dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan selama proses produksi berlangsung.

"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," kata Indah.

APJI juga menilai penguatan tata kelola program perlu menjadi prioritas dalam kepemimpinan baru BGN. Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi antara kapasitas dapur yang dibangun dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Menurut Indah, perencanaan yang lebih terukur akan membantu memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung efektivitas operasional program di lapangan.

"Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu ditata supaya operasionalnya lebih efektif dan penerima manfaat bisa dilayani secara optimal," ujarnya.

Baca Juga: Terkuak! Ini Alasan Prabowo Angkat Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

Selain itu, APJI berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi profesi dan pelaku usaha jasa boga. APJI menilai pengalaman para anggotanya dalam mengelola katering industri, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga berbagai layanan makanan institusional dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan standar operasional MBG.

APJI juga berkomitmen memperluas program pelatihan bagi pengelola dapur MBG di berbagai daerah. Organisasi tersebut meyakini kolaborasi antara pemerintah dan pelaku jasa boga akan menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang lebih baik sekaligus menjaga kualitas layanan kepada para penerima manfaat.

"Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI juga akan lebih masif turun ke dapur-dapur untuk memberikan pelatihan, sehingga pengelolaan makanan di setiap dapur MBG memiliki standar yang baik, kualitas makanan tetap terjaga, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," tutup Indah.