Efisiensi Anggaran Lanjut, APBN 2027 Disiapkan Jadi Mesin Program Prioritas Prabowo: MBG dan Sekolah Rakyat

Pemerintah mulai menyiapkan arah kebijakan fiskal untuk 2027 dengan menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan belanja negara berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan refocusing belanja agar penggunaan APBN semakin produktif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu mendukung agenda pembangunan dan program strategis nasional.

Sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo disebut akan menjadi fokus penguatan belanja negara, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Purbaya menjelaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara merata.

“Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.

Selain menopang program prioritas, pemerintah juga berupaya memperbaiki kualitas bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Penyaluran bansos dan subsidi ke depan akan semakin mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) guna memastikan bantuan diterima kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah menilai penggunaan data yang lebih akurat akan membantu mengurangi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

Baca Juga: Ogah Bebani APBN, Kepala BGN Bongkar Langkah Hemat Rem Mendadak Anggaran MBG

“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN),” ujar Purbaya.

Melalui kombinasi efisiensi anggaran, refocusing belanja, dan penguatan program prioritas, pemerintah berharap APBN 2027 tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo.