Tanpa Tambah Pajak, Ini Alasan Purbaya Yakin Negara Bisa Dapat Rp3.208 Triliun Tahun Ini

Pemerintah optimistis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan berakhir lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pendapatan negara hingga akhir tahun mampu melampaui target APBN, meski belanja negara juga diperkirakan meningkat dan defisit tetap terjadi.

Dalam proyeksi pemerintah, pendapatan negara pada 2026 diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau setara 101,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN diperkirakan berada di angka Rp734,3 triliun atau sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut pemerintah, angka tersebut masih berada dalam batas aman dan tetap mencerminkan kondisi fiskal yang sehat.

"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Purbaya, dikutip dari rilis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Menkeu memaparkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Data pemerintah menunjukkan, hingga Semester I 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target tahunan. Capaian tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.187,8 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp271 triliun.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga pertengahan tahun mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu anggaran. Dengan realisasi tersebut, defisit APBN Semester I tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap PDB.

Purbaya menegaskan, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional sepanjang 2026.

Sejumlah agenda yang menjadi fokus pembiayaan antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, hingga percepatan investasi serta perdagangan global.

Baca Juga: Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107 Juta, DPR: Tak Bisa Disubsidi APBN!

Menurutnya, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan fiskal yang prudent agar kredibilitas APBN tetap terjaga.

"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," ujar Purbaya.