Hadapi Dinamika Global, Pemerintah Dorong Penguatan Fiskal dan Transformasi Ekonomi Nasional

Pemerintah didorong memperkuat disiplin fiskal, melakukan diplomasi ekonomi, dan mempercepat transformasi sektor riil di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal APBN akibat meningkatnya beban utang serta tantangan struktural ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan diplomasi ekonomi, khususnya dalam bernegosiasi dengan kreditur internasional terkait suku bunga dan tenor pinjaman.

“Diplomasi diperlukan untuk menegosiasikan kembali suku bunga serta tenor pinjaman, mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian,” kata Kamrussamad.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal, terutama dalam mempertahankan batas defisit anggaran sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, perbaikan ekonomi secara bertahap dapat didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor keuangan dan penyaluran kredit ke dunia usaha.

“Ke depan, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan seiring dengan mulai bergeraknya sektor keuangan dan meningkatnya penyaluran kredit kepada dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan nilai tukar rupiah dalam satu dekade terakhir mencerminkan masih adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.

“Pada periode awal, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS. Dalam kurun kurang dari 10 tahun, terjadi depresiasi sekitar 26 hingga 31 persen,” kata Fakhrul.

Meski demikian, ia menilai pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional selama periode 2014–2024, salah satunya melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah strategis.

“Tujuan pembangunan kawasan ini adalah mendorong pertumbuhan industri manufaktur,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, pengembangan KEK menjadi bagian dari upaya memperbesar kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam satu dekade terakhir dinilai meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang.

“Hal ini bertujuan agar produk industri, termasuk UMKM dari daerah seperti Tasikmalaya dan Subang, dapat lebih efisien menjangkau pasar ekspor melalui pelabuhan,” ungkapnya.

Ia menilai peningkatan konektivitas membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha daerah untuk mengakses pasar global. Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi masih menunjukkan ketahanan, termasuk neraca perdagangan yang tetap mencatatkan surplus.

Namun, menurut Fakhrul, capaian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks kebutuhan pembiayaan pembangunan dan upaya memperkuat struktur ekonomi nasional.

Ia menambahkan pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pada penguatan sektor manufaktur, penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter, serta pengembangan industri keuangan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

“Idealnya, sektor yang berkembang di pasar modal sejalan dengan prioritas industri nasional,” tuturnya.

Fakhrul menilai Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat, didukung oleh posisi geografis serta sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut dapat menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui penguatan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas belanja negara.

“Dengan iklim tropis dua musim, Indonesia memiliki keunggulan dalam produktivitas pertanian sepanjang tahun,” tandasnya.