Terlanjur Dibeli Pakai Uang Negara, Motor Listrik Warisan Mantan Kepala BGN Akan Dimanfaatkan

Badan Gizi Nasional menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan seluruh aset operasional yang telah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara tahun 2025. Kebijakan pemanfaatan ini juga berlaku bagi fasilitas armada motor listrik yang dianggarkan pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana.

Pihak manajemen baru memastikan tidak akan membuang sarana prasarana yang sudah telanjur dibayarkan oleh kas kementerian. Langkah ini diambil sebagai strategi nyata dalam mengawal akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Proses inventarisasi serta optimalisasi aset modal ini diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam agenda penyisiran anggaran lembaga. Otoritas menegaskan bahwa pos belanja dengan target *output* yang serupa dipastikan tidak akan dimunculkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," ucapnya menjelaskan strategi efisiensi.

Upaya penyelamatan fungsi aset negara ini dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan jenis maupun ukuran dari komoditas barang. Pihak instansi berkomitmen penuh untuk melengkapi setiap kekurangan sarana operasional pendukung sesuai dengan skala kebutuhan riil di lapangan.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujarnya menambahkan.

Langkah penataan internal BGN ini berjalan beriringan dengan proses pengawasan ketat dari aparat penegak hukum nasional. Kejaksaan Agung dikonfirmasi tengah bersiap meneliti seluruh rekam jejak proyek pengadaan barang yang pernah dilakukan oleh pihak BGN.

"Semua, pengadaan semualah kita lagi teliti. Dan kita kerja sama kan dengan BPKP ini. Nanti kita lihat nanti kewajaran-kewajarannya. Semua kita bukalah," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kantor BPA Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Rp6 Juta Per Hari, Insentif Dapur MBG Kini Bakal Dihitung Berdasarkan Jumlah Porsi

Proses pemeriksaan intensif dari tim korps adhyaksa tersebut dijalankan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kerja sama kelembagaan ini difokuskan untuk membedah tingkat kewajaran nilai dari setiap proyek pengadaan komoditas operasional.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Rencana awal tuh ini kan untuk anak-anak, anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik, ketika sekolah perutnya terisi, sehingga menerima pembelajaran bagus," kata Febrie.