Pemerintah Siapkan Rp820,9 Triliun untuk Pendidikan 2027, MBG Dapat Rp240 Triliun

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp820,9 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp100 triliun dibandingkan outlook anggaran pendidikan pada 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan besaran anggaran tersebut mengacu pada amanat konstitusi. Pemerintah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN untuk sektor pendidikan.

"Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN dan Nota Keuangan 2027, Jumat (14/8/2026).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai program pendidikan. Penerimanya mencakup siswa, mahasiswa, guru, sekolah, hingga lembaga kebudayaan.

Salah satu program yang mendapat alokasi adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah menyiapkan Rp15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa penerima PIP.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp17 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program tersebut ditargetkan menjangkau 1,1 juta mahasiswa.

Untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, pemerintah menyiapkan Rp2,7 triliun. Sementara renovasi sekolah dan madrasah mendapat anggaran Rp18,2 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp32,9 triliun untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat. Anggaran tersebut sekaligus digunakan untuk operasional 166 Sekolah Rakyat.

"Untuk pembangunan 7 sekolah unggul Rp 2,7 triliun. Untuk renovasi sekolah dan madrasah itu Rp 18,2 triliun. Untuk pembangunan 100 SR (Sekolah Rakyat) dan operasional 166 SR sebesar Rp 32,9 triliun," sebut Purbaya.

"Itu mungkin sebagian yang bisa saya sebutkan ya," imbuhnya.

Selain program pendidikan, anggaran tersebut juga mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menyebut sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program tersebut.

"Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG," ucapnya.

Secara keseluruhan, anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk sejumlah program prioritas. Berikut rinciannya:

Baca Juga: Mentan Amran Perintahkan Menu MBG Telur 3 Kali Seminggu, Ternyata Ada Tujuan Mulia

• Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS.
• KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
• PIP untuk 22,1 juta siswa.
• MBG untuk 60,6 juta penerima.
• Pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda.
• Renovasi sekolah dan madrasah untuk 12.215 satuan pendidikan.
• Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa.
• Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.
• Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 1,7 juta guru di daerah.
• Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru.
• Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya.
• Beasiswa LPDP untuk penerima yang memenuhi ketentuan.

Dengan alokasi Rp820,9 triliun, sektor pendidikan menjadi salah satu pos belanja besar dalam APBN 2027. Pemerintah menempatkan anggaran tersebut untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung sejumlah program prioritas nasional.