Imbas Libur Sekolah, 305 Dapur MBG di Tangerang Setop Operasi dan 'Puasa' Anggaran

Sebanyak 305 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tangerang, Banten, resmi berhenti beroperasi sementara. Penghentian ini dilakukan seiring masuknya masa libur sekolah semester mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Dampaknya, distribusi makanan bergizi untuk total 707.771 penerima manfaat di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang dipastikan terhenti selama kurang lebih tiga minggu.

"Sekarang ada 305 SPPG berhenti operasi. Mereka diliburkan sementara selama libur sekolah ini. Kebijakan ini diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran program MBG,” kata Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, Senin (22/6/2026).

Penghentian sementara ini tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tangerang mencatat jumlah penerima manfaat yang terdampak sebagai berikut, Peserta didik (siswa sekolah): 608.281 anak dan Kelompok non-peserta didik (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD): 99.490 orang.

Penghentian operasional ini merujuk pada Surat Edaran Kepala BGN RI Nomor 12 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, seluruh aktivitas dapur dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional menetapkan penyesuaian operasional dapur MBG di seluruh Indonesia selama masa libur sekolah. Selain itu, dilakukan pembekuan anggaran sementara berupa insentif Rp0

Selama masa jeda, 305 SPPG di Tangerang tidak menerima insentif maupun anggaran operasional dari pemerintah, kemudian Fase audit dan standarisasi: 22 Juni–13 Juli 2026

Waktu penghentian digunakan untuk evaluasi, penataan ulang, dan peningkatan standar tata kelola program.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, sebelumnya menjelaskan bahwa penghentian distribusi dilakukan untuk menjaga efektivitas dan akurasi penyaluran program.

Menurutnya, kebijakan “pause” total dipilih dibanding tetap menyalurkan makanan selama libur sekolah guna menghindari inefisiensi dan potensi salah sasaran di lapangan.