Gelombang PHK Mengintai, Kemenaker: Kita Punya Semacam dasbor

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah sektor industri menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan terus memperkuat pemantauan terhadap potensi PHK agar dampaknya bisa ditekan sejak dini melalui berbagai langkah mitigasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya saat ini mengandalkan sistem pemantauan berbasis data untuk mengidentifikasi tingkat risiko PHK di berbagai sektor industri. Sistem tersebut dikelola melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami terus melakukan monitoring. Kita punya semacam dasbor untuk melihat kondisi, mana yang sedang terjadi dan sampai di mana isu-isu ketenagakerjaan berkembang,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (23/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pemetaan berbasis data tersebut memungkinkan pemerintah menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan tingkat permasalahan di lapangan. Penanganan dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari penyelesaian bipartit antara pekerja dan perusahaan, mediasi oleh pihak ketiga, hingga koordinasi lintas kementerian jika persoalan berkaitan dengan kebijakan tertentu.

“Kalau masih dalam taraf ancaman atau risiko PHK, ada yang diselesaikan bipartit. Ada juga yang perlu mediator turun, bahkan ada yang harus kita advokasi ke kementerian lain karena bisa jadi dampaknya berasal dari kebijakan,” ujarnya.

Yassierli juga menyoroti sejumlah kasus yang berpotensi menimbulkan PHK dalam skala besar. Salah satunya terjadi di industri keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang disebut menghadapi tekanan akibat kenaikan harga gas industri. Kondisi tersebut, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, berpotensi berdampak pada lebih dari 50 ribu pekerja, sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Selain itu, pemerintah turut mencermati potensi PHK di sektor komponen otomotif di wilayah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Setiap kasus, kata Yassierli, memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak seragam.

“Satu per satu, tiap kasus ini penanganannya berbeda. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kita datangi langsung, ada juga yang harus kita panggil manajemennya. Ini case by case,” katanya.

Baca Juga: PHK Mengancam Jawa Timur, Said Iqbal Minta Prabowo Beri Beberapa Intervensi Ini

Ia menegaskan pemerintah siap turun langsung untuk mencari solusi, termasuk memanggil pihak perusahaan apabila diperlukan agar potensi PHK bisa dicegah sedini mungkin.

Di sisi lain, Yassierli juga menyebut tekanan ekonomi global menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi kondisi industri dalam negeri, sehingga memicu munculnya risiko PHK di sejumlah sektor.